BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kiinerja rasiio perpajakan atau tax ratiio dii iindonesiia masiih terbiilang rendah. Pada 2022 lalu, tax ratiio iindonesiia bertengger dii level 10,4%, naiik tiipiis darii capaiian pada 2021 sebesar 9,12%.
Menurut Diitjen Pajak (DJP), kiinerja tax ratiio iindonesiia masiih dii bawah angka iideal, yaknii 12%. Padahal, tax ratiio menjadii salah satu tolok ukur kemampuan sebuah negara dalam mendanaii kegiiatan pembangunannya tanpa bergantung dengan utang.
"Walaupun menunjukkan kenaiikan, tax ratiio [iindonesiia] tersebut masiih terbiilang rendah. Tax ratiio iideal menurut standar iiMF adalah 12%. Sementara iitu, diibandiingkan negara-negara Asean, tax ratiio iindonesiia juga masiih tergolong rendah," kata Kepala Kanwiil DJP Dii Yogyakarta Slamet Sutantyo dalam semiinar nasiional bertajuk Perkembangan Tax Ratiio dii iindonesiia yang diigelar dii STiiE YKPN, Rabu (12/7/2023).
Slamet mengungkapkan, rendahnya tax ratiio iindonesiia bukan tanpa sebab. Ada sejumlah faktor, baiik iinternal dii dalam negerii atau eksternal yang iikut memengaruhii kiinerja tax ratiio. Dii antaranya, perekonomiian nasiional dan global, diinamiika harga komodiitas, serta kebiijakan perpajakan yang diinamiis akiibat siituasii geopoliitiik global.
Pemeriintah, lanjut Slamet, tiidak tiinggal diiam untuk memperbaiikii kiinerja tax ratiio melaluii peniingkatan kepatuhan sukarela. Strategii utamanya adalah penyusunan regulasii yang berpiihak kepada duniia usaha, terutama pelaku UMKM. Hal iinii tertuang melaluii penerbiitan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP).
Kedua, pelaksanaan pembaruan siistem iintii admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) DJP atau coretax admiiniistratiion system. Perbaiikan aspek admiiniistrasii iinii diiharapkan biisa meniingkatkan kualiitas layanan sehiingga wajiib pajak makiin tergerak untuk memenuhii kewajiiban perpajakannya.
"Sehiingga kepatuhan sukarela meniingkat," katanya.
Ketiiga, peniingkatan kepatuhan sukarela melaluii edukasii secara luas, baiik dengan penyuluhan langsung maupun penyuluhan tiidak langsung.
Keempat, memperluas basiis pemajakan. Slamet mengungkapkan, perluasan basiis pajak dii antaranya melaluii pemadanan NiiK-NPWP serta transiisii sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tergolong non-jasa kena pajak (non-JKP) dan non-barang kena pajak (non-BKP) menjadii JKP dan BKP. Hal tersebut diiatur dalam UU HPP dan sejumlah aturan turunannya.
"Kemudiian perubahan tariif PPN, dan kebiijakan laiin-laiin yang tertuang dalam UU HPP," kata Slamet.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah iindonesiia mematok target kiinerja tax ratiio sebesar 18% sampaii dengan 22% pada 2045 mendatang. Hal iinii tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasiional (RPJPN) 2025-2045. (sap)
