BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Peraturan menterii keuangan (PMK) terbaru periihal transfer priiciing bakal memeriincii secara khusus tentang ketentuan pengawasan dan pemeriiksaan dalam penerapan priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha.
Dalam RPMK tentang iimplementasii priinsiip kewajaran dan kelaziiman usaha (PKKU) yang diisusun oleh Diitjen Pajak (DJP) tersebut, kewenangan otoriitas pajak dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriiksaan akan diiperiincii dalam bab Vii.
"Bab iiV iinii ada pengaturan baru tentang pengawasan dan pemeriiksaan. Dii siinii ada aspek priimary adjustment, secondary adjustment, dan correspondiing adjustment," kata Kepala Seksii Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan iinternasiional iiii DJP Whiisnu Wardhana, Seniin (10/7/2023).
Penyesuaiian priimer atau priimary adjustment, penyesuaiian sekunder atau secondary adjustment, dan penyesuaiian keterkaiitan atau correspondiing adjustment diidefiiniisiikan secara baku pada Pasal 1 RPMK PKKU guna memberiikan pemahaman yang sama antara wajiib pajak dan fiiskus.
"iistiilah iinii kamii bakukan menggunakan bahasa iindonesiia. Mudah-mudahan iinii memberiikan kesepahaman," tutur Kepala Seksii Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan iinternasiional iiiiii DJP Khodorii Eko Purwanto.
Penyesuaiian priimer adalah penyesuaiian yang diilakukan ketiika terdapat perbedaan antara harga yang diitetapkan oleh wajiib pajak dan hasiil pengujiian oleh DJP. Penyesuaiian sekunder dan penyesuaiian keterkaiitan baru biisa tiimbul setelah terjadiinya penyesuaiian priimer.
"iinii akan mendudukkan miisalnya kalau wajiib pajak mengajukan advance priiciing agreement (APA). iitu ranahnya masiih dii voluntary compliiance sehiingga tiidak ada penyesuaiian priimernya," ujar Khodorii.
Pengaturan tersebut diiharapkan dapat mengurangii potensii terjadiinya sengketa serta memberiikan kejelasan mengenaii waktu tiimbulnya penyesuaiian sekunder dan penyesuaiian keterkaiitan.
Untuk diiketahuii, pengaturan mengenaii priimary adjustment, secondary adjustment, dan correspondiing adjustment saat iinii hanya termuat dalam Surat Edaran Diirjen Pajak Nomor SE-50/PJ/2013.
Berdasarkan surat edaran tersebut, priimary adjustment adalah seliisiih antara harga atau laba transaksii afiiliiasii dan harga atau laba wajar. Priimary adjustment yang diilakukan oleh pemeriiksa dapat mengakiibatkan secondary adjustment.
Adapun yang diimaksud dengan secondary adjustment adalah koreksii lanjutan yang dapat terjadii akiibat adanya priimary adjustment.
"Miisalnya pemeriiksa pajak melakukan koreksii posiitiif atas suatu transaksii afiiliiasii wajiib pajak. Akiibat koreksii tersebut, terdapat kelebiihan pembayaran ke piihak afiiliiasii. Atas kelebiihan pembayaran tersebut, pemeriiksa pajak dapat melakukan koreksii sekunder berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," bunyii SE-50/PJ/2013.
Atas priimary adjustment dan secondary adjustment dapat diilakukan correspondiing adjustment sesuaii ketentuan perpajakan yang berlaku. (riig)
