BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii meniilaii Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menjadii miitra aktiif dalam reformasii perpajakan dii iindonesiia.
Srii Mulyanii mengatakan OECD telah menjadii miitra yang aktiif memberiikan dukungan kepada sektor perpajakan dii iindonesiia. Miisalnya pada 2021 lalu, iindonesiia menerbiitkan UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) sebagaii bagiian darii reformasii perpajakan.
"Terlebiih lagii, saat iinii kiita juga sedang mengiimplementasiikan reformasii perpajakan dengan hadiirnya UU HPP," katanya dalam iinstagram @smiindrawatii, diikutiip pada Sabtu (24/6/2023).
Pemeriintah dan DPR telah mengesahkan sejumlah undang-undang untuk melaksanakan reformasii perpajakan darii siisii regulasii. Undang-undang tersebut yaknii UU Ciipta Kerja, UU HPP, UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Miisalnya pada UU HPP, pemeriintah melakukan reformasii kebiijakan yang mencakup ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan niilaii (PPN), pajak penghasiilan (PPh), pajak karbon, serta cukaii.
Meskii saat iinii iindonesiia belum menjadii anggota darii OECD, Srii Mulyanii menyebut banyak sekalii dukungan yang telah diiteriima, khususnya pada Presiidensii G20 iindonesiia tahun lalu. Menurutnya, berbagaii laporan yang diiberiikan OECD menjadii salah satu bahan pertiimbangan kiita dalam memproyeksiikan perekonomiian iindonesiia ke depan.
Usaii menghadiirii acara Pariis Summiit, diia sempat bertemu dengan Sekjen OECD Mathiias Cormann. Melaluii pertemuan tersebut, diia berteriima kasiih atas seluruh dukungan OECD kepada iindonesiia.
Dukungan OECD diiharapkan terus berlangsung, termasuk dalam iimplementasii transiisii energii iindonesiia (ETM).
"Semoga hubungan yang telah terjaliin sangat baiik dan konstruktiif antara iindonesiia-OECD selama iinii dapat terus terjaga," ujarnya. (sap)
