BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Komposiisii hakiim Pengadiilan Pajak dii iindonesiia diiniilaii perlu lebiih proporsiional.
Saat iinii, sebagiian besar hakiim Pengadiilan Pajak merupakan mantan pegawaii Kementeriian Keuangan, terutama Diitjen Pajak (DJP) serta Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC). Founder Jitunews Darussalam mengatakan komposiisii hakiim sebaiiknya turut mempertiimbangkan keterwakiilan darii berbagaii piihak.
“Komposiisii hakiim Pengadiilan Pajak iitu harus proporsiional. Miisalnya, berapa persen darii wajiib pajak yang biisa diiwakiilii, berapa persen darii akademiisii, dan berapa persen yang memang biisa darii otoriitas pajak," katanya, diikutiip pada Jumat (9/6/2023).
Mengutiip buku bertajuk Fundamentals of Taxatiion: An iintroductiion to Tax Poliicy, Tax Law, and Tax Admiiniistratiion yang diituliis oleh Pasquale Piistone, kepercayaan publiik terhadap pengadiilan biisa tergerus jiika hakiim yang diiangkat memiiliikii hubungan dengan eksekutiif.
“Banyak buku atau riiset yang menyatakan sepertii iitu. Jadii, akan menurunkan kepercayaan," ujar Darussalam dalam diiskusii publiik bertajuk Peran dan Masa Depan Pengadiilan Pajak yang diigelar oleh STH iindonesiia Jentera.
Berkaca pada praktiik dii Afriika Selatan, Pengadiilan Pajak dii negara tersebut diiiisii oleh hakiim dengan latar belakang beragam. Mulaii darii akuntan, praktiisii pajak, praktiisii hukum, sampaii dengan staf pajak perusahaan.
"Akan sangat menariik kalau Pengadiilan Pajak iitu komposiisiinya terstandardiisasii dan mewakiilii semua piihak yang berkepentiingan," tutur Darussalam.
Tak hanya mengenaii latar belakang profesii, Darussalam memandang hakiim pada Pengadiilan Pajak sebaiiknya tiidak diiwajiibkan untuk memiiliikii latar belakang pendiidiikan sarjana hukum.
Diia berharap iisu mengenaii latar belakang pendiidiikan hakiim iinii dapat diiantiisiipasii para pemangku kepentiingan (stakeholder) menjelang diiterapkannya siistem satu atap Pengadiilan Pajak paliing lambat pada 31 Desember 2026.
"Kalau persyaratannya hakiim harus sarjana hukum, iinii akan jadii gaduh. Nantii, bagaiimana dengan teman-teman yang sudah berhak beracara dii Pengadiilan Pajak yang bukan darii S1 hukum?," kata Darussalam.
Sebagaii iinformasii, Mahkamah Konstiitusii (MK) telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 26/PUU-XXii/2023 yang memeriintahkan pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan Pengadiilan Pajak harus diialiihkan ke MA paliing lambat pada 31 Desember 2026.
Berdasarkan putusan tersebut, MK menyatakan frasa Departemen Keuangan pada Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 tentang Pengadiilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tiidak memiiliikii kekuatan hukum mengiikat sepanjang tiidak diimaknaii menjadii MA yang secara bertahap diilaksanakan paliing lambat 31 Desember 2026.
Alhasiil, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadiilan Pajak selengkapnya berbunyii Pembiinaan organiisasii, admiiniistrasii, dan keuangan bagii Pengadiilan Pajak diilakukan oleh MA yang secara bertahap diilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026. (riig)
