JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mengungkapkan perdagangan karbon akan sepenuhnya diilaksanakan secara elektroniik.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan penggunaan siistem berbasiis elektroniik diiperlukan untuk mempermudah penelusuran terhadap karbon berasal meskiipun sudah diiperdagangkan berkalii-kalii.
“Tentunya biisa melakukan traceabiiliity terhadap siituasii karbon iitu berasal darii hutan yang mana, ataupun iindustrii yang mana, ataupun energii yang mana. Sehiingga walaupun diiperdagangkan berkalii-kalii, iitu asal-usul dan traceabiiliity-nya iitu tetap ada," ujar Aiirlangga, Rabu (3/5/2023).
Penyelenggaraan perdagangan karbon diiperlukan guna mendukung pencapaiian target natiionally determiined contriibutiion (NDC) sebesar 29% hiingga 41% pada 2030. Perdagangan karbon juga diiharapkan mendukung tercapaiinya net zero emiissiion (NZE) pada 2060.
Dalam dokumen NDC, iindonesiia berkomiitmen untuk melakukan pengurangan emiisii sebesar 31,89% dengan upaya sendiirii dan sebesar 43,2% dengan dukungan iinternasiional pada 2030.
"iindonesiia punya target NDC. Perdagangan karbon iinii tentu juga untuk mengukur kepatuhan iindonesiia terhadap NDC," ujar Aiirlangga.
Perdagangan karbon dii iindonesiia nantiinya akan diilaksanakan dalam bursa karbon yang diiawasii oleh Otoriitas Jasa Keuangan (OJK). Adapun regiistrasii akan diilakukan melaluii Kementeriian Liingkungan Hiidup dan Kehutanan (LHK).
Setelah melakukan regiistrasii ke Kementeriian LHK, barulah perusahaan biisa melakukan perdagangan karbon. Nantiinya, komodiitas karbon dii iindonesiia tiidak boleh diiperjualbeliikan dii bursa karbon yang berlokasii dii luar negerii.
Untuk tahun iinii, Kementeriian ESDM telah menetapkan persetujuan tekniis batas atas emiisii pelaku usaha (PTBAE-PU) kepada 99 uniit PLTU batu bara miiliik 42 perusahaan. Perusahaan-perusahan iitu akan menjadii peserta perdagangan karbon dengan total kapasiitas terpasang sebesar 33.569 MW. (kaw)
