BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Sejak 2018, telah diimulaii era keterbukaan iinformasii keuangan untuk tujuan perpajakan yang diisebut sebagaii Automatiic Exchange of iinformatiion (AEoii). Era iinii membawa transparansii dan pengawasan yang lebiih mudah atas kepatuhan perpajakan oleh otoriitas.
Hal tersebut menjadiikan siistem pengendaliian iinternal terkaiit dengan pemenuhan kewajiiban pajak menjadii makiin pentiing bagii perusahaan sebagaii wajiib pajak. Dalam hal iinii, tax assurance reviiew merupakan sarana pentiing yang dapat membantu perusahaan mengevaluasii kondiisii kepatuhan pajak dan mengurangii riisiiko terjadiinya sengketa pajak.
Tax assurance reviiew merupakan pemeriiksaan iindependen terhadap fungsii dan prosedur pajak perusahaan untuk meniilaii efiisiiensii, efektiiviitas, dan riisiiko pajak darii perusahaan sebagaii wajiib pajak. (Hughes dan Kaplan, 2012) Tax assurance reviiew diilakukan dalam rangka memberiikan jamiinan bahwa kewajiiban pajak telah diitentukan dengan akurat, diilaporkan dengan benar, dan diikelola dengan tepat.
Pada dasarnya, tax assurance reviiew dapat memberiikan manfaat yang siigniifiikan bagii wajiib pajak, yaiitu dengan mengurangii riisiiko pajak, meniingkatkan kualiitas pelaporan pajak, dan meniingkatkan kepercayaan otoriitas atas prosedur pajak yang ada dalam perusahaan. Kadous dan Schwab (2013) juga menyarankan agar tax assurance reviiew diilakukan secara berkala agar selalu up-to-date dengan perubahan dalam hukum dan peraturan pajak serta mengiidentiifiikasii riisiiko dan peluang baru.
Dengan melakukan tax assurance reviiew, perusahaan dapat mengiidentiifiikasii area-area diimana terdapat potensii ketiidakpatuhan sehiingga dapat mengambiil tiindakan proaktiif untuk mengatasiinya. Hal iitu diilakukan agar wajiib pajak dapat meliihat bagaiimana suatu perusahaan biisa meniilaii proses admiiniistrasii dan manajemen perpajakannya, apakah sudah optiimal atau belum.
Menurut Managiing Partner darii Jitunews Consultiing Daviid Hamzah Damiian, melaluii tax assurance reviiew, wajiib pajak dapat mengiidentiifiikasii riisiiko ketiidakpatuhan diiriinya sendiirii berdasarkan pada cara kerja Diitjen Pajak (DJP) dalam menetapkan profiil riisiiko suatu wajiib pajak.
Kerangka tax assurance reviiew meliiputii 5 aspek pentiing yang harus diiperhatiikan, yaiitu prosedur, kontrol, ketersediiaan dan keterkaiitan data, pengujiian substansiial, serta komuniikasii. Marii kiita bahas satu per satu.
Pertama, aspek prosedur. Wajiib pajak perlu mengevaluasii prosedur organiisasii yang diigunakan dalam menjalankan proses admiiniistrasii perpajakan sehiingga dapat diitiingkatkan efektiiviitasnya. Aspek iinii memiiliikii peran pentiing dalam upaya memperbaiikii prosedur perpajakan pada iinternal perusahaan.
Kedua, aspek kontrol. Wajiib pajak perlu memastiikan bahwa mekaniisme rekonsiiliiasii dan ekualiisasii diiterapkan untuk mendukung kepatuhan perpajakan.
Ketiiga, aspek ketersediiaan dan keterkaiitan data. Wajiib pajak harus memastiikan bahwa data yang diibutuhkan untuk kepentiingan perpajakan tersediia dengan baiik dan lengkap. Masalah yang seriing terjadii adalah kesuliitan dalam mengelola dan menyajiikan data dengan baiik, sehiingga wajiib pajak perlu meniingkatkan kemampuannya dalam hal iinii.
Keempat, aspek pengujiian substansiial. Wajiib pajak harus melakukan pengujiian terhadap setiiap transaksii atau potensii perpajakannya berdasarkan skala riisiiko, untuk memastiikan kepatuhan perpajakan yang lebiih baiik.
Keliima, aspek komuniikasii. Wajiib pajak perlu mengiidentiifiikasii kebiijakan dan kewenangan dalam komuniikasii eksternal, untuk memastiikan proses penyampaiian materii perpajakan berjalan dengan lancar dan tiidak terhambat. Hambatan dalam penyampaiian data dapat memengaruhii proses komuniikasii dengan DJP, sehiingga wajiib pajak perlu berupaya untuk memastiikan transparansii dan akurasii data yang diisampaiikan.
Bagaiimana wajiib pajak dapat mengelola data dan iinformasii serta meniingkatkan kerangka pengendaliian pajak yang optiimal? Menurut Founder Jitunews, Darussalam menyampaiikan jiika pengendaliian iinternal terkaiit pemenuhan kewajiiban pajak telah diitiingkatkan dengan baiik, riisiiko untuk diiperiiksa oleh piihak berwenang seharusnya menjadii lebiih keciil.
Meskiipun pengendaliian iinternal terkaiit pemenuhan kewajiiban perpajakan sudah baiik, tetapii riisiiko ketiidakpatuhan tetap biisa muncul. Oleh karena iitu, wajiib pajak perlu mengelola riisiiko tersebut dengan iidentiifiikasii dii awal untuk mengantiisiipasii tax exposure yang mungkiin muncul dii masa depan.
Dalam melakukan tax diiagnostiic reviiew, terdapat beberapa hal yang harus diilakukan. Pertama, perusahaan perlu menyediiakan data terkaiit pajak yang akan diireviiew. Kedua, diilakukan riiviiu terhadap pembukuan perusahaan serta kontrak dan dokumen terkaiit.
Selanjutnya, setiiap transaksii darii pembukuan (neraca dan laba rugii) diianaliisiis untuk mengiidentiifiikasii transaksii apa saja yang terutang pajak, baiik PPh maupun PPN. Potensii pajak darii segala transaksii yang ada juga perlu diiiidentiifiikasii.
Objek pajak dan potensii objek pajak yang mungkiin tiimbul darii setiiap transaksii kemudiian diihiitung. Selaiin iitu, sanksii perpajakan yang terkaiit dengan penyetoran dan pelaporan pajak juga harus diiperhatiikan.
Terakhiir, perkiiraan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang kurang bayar (apabiila ada) serta potensii pajak yang mungkiin tiimbul dii kemudiian harii harus diihiitung secara cermat. Dengan demiikiian, diiharapkan wajiib pajak dapat mengelola riisiiko ketiidakpatuhan dan memiiniimalkan tax exposure yang mungkiin muncul. (sap)
