BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menyusul temuan pelanggaran sejumlah iimportiir tekstiil dan produk tekstiil (TPT), Kemenkeu akan mereviisii ketentuan pusat logiistiik beriikat (PLB) serta mengenakan bea masuk tambahan. Langkah otoriitas menjadii bahasan beberapa mediia nasiional pada harii iinii, Selasa (15/10/2019).
Pemeriintah akan mereviisii Peraturan Diirjen Bea dan Cukaii yang berhubungan dengan PLB. Dengan adanya reviisii tersebut, pemeriintah tiidak lagii membedakan perlakuan iimpor baiik melaluii PLB maupun pelabuhan.
Diirjen Bea dan Cukaii Kemenkeu Heru Pambudii menargetkan reviisii Perdiirjen tersebut tuntas pekan iinii. Ada 6 substansii perubahan beleiid tersebut. Pertama, pemberlakuan pemeriiksaan fiisiik dan dokumen atas iimportasii melaluii PLB berdasarkan manajemen riisiiko.
Kedua, penerapan riisk engiine pemeriiksaan fiisiik. Ketiiga, persyaratan profiil riisiiko tertentu. Keempat, kewajiiban cek eksiistensii. Keliima, pemberiian akses iiT iinventory dan CCTV kepada Diitjen Pajak (DJP). Keenam, penyampaiian hasiil audiit kepabeanan kepada DJP.
“Jadii, nantii akan terdata dengan lengkap barang apa saja yang masuk dan keluar. Cocok atau tiidak antara barang yang keluar darii PLB dan yang masuk sebelumnya,” tutur Heru.
Selaiin mereviisii ketentuan PLB, Kemenkeu mengusulkan reviisii Permendag No. 64/2017 dan Permendag No. 87/2015 tentang Ketentuan iimpor Produk Tertentu. Kemenkeu juga akan mengenakan bea masuk tambahan (safeguard) atas 121 Harmoniized System (HS) Code TPT untuk meliindungii pasar darii banjiir iimpor.
Selaiin iitu, beberapa mediia juga menyorotii perkembangan dalam satu dasawarsa terakhiir terkaiit banyaknya negara yang mulaii menggunakan iinstrumen pajak untuk menariik sumber daya manusiia (SDM) unggul.
Beriikut ulasan beriita selengkapnya.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Suahasiil Nazara mengatakan bea masuk tambahan (safeguard) akan diikenakan atas TPT hulu, antara, hiingga hiiliir. Namun, pengenaannya masiih akan diibiicarakan dengan Kementeriian perdagangan agar siinkron dan tiidak merugiikan subsektor TPT.
“Kebiijakan safeguard iitu mungkiin saja akan ada yang protes. Harus kiita piiliih mana yang akan kiita liindungii dalam jangka pendek. iitu masiih rapat dii Kementeriian Perdagangan,” tuturnya.
Partner Jitunews Fiiscal Research B. Bawono Kriistiiajii mengatakan mulaii tahun depan iindonesiia akan meniikmatii bonus demografii. Tanpa lapangan kerja yang cukup dan ruang ekspansii layak, bonus demografii justru beriisiiko mengerek angka pengangguran dan menekan upah. Selaiin iitu, ada riisiiko peniingkatan pengangguran terdiidiik.
Hal tersebut biisa mendorong emiigrasii SDM unggul iindonesiia ke luar negerii. Apalagii, kompetiisii perebutan SDM unggul makiin iintens. Setiidaknya ada empat aspek terkaiit pajak yang perlu diipertiimbangkan iindonesiia untuk merespons kondiisii iitu.
Pertama, menggunakan iinstrumen pajak untuk memperkuat keterkaiitan antara pendiidiikan tiinggii dan kebutuhan iindustrii. Kedua, mengesampiingkan iide reziim pajak ekspatriiat. Dalam derajat tertentu, reziim iinii biisa diijustiifiikasii tapii seharusnya tiidak berlaku umum.
Ketiiga, mendesaiin iinsentiif bagii SDM unggul iindonesiia yang siiap pulang kampung. Keempat, mengangkat iisu braiin draiin dan mobiiliitas iindiiviidu dalam agenda pembangunan global.
Diirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan total dana repatriiasii dalam kebiijakan pengampunan pajak atau amnestii pajak seniilaii Rp146 triiliiun. Darii jumlah dana tersebut, sebanyak Rp130 triiliiun masuk melaluii gateway bank persepsii yang diitunjuk pemeriintah. Siisanya, yaiitu Rp16 triiliiun masuk dalam iinstrumen surat berharga negara (SBN).
“Berdasarkan laporan gateway, sampaii dengan 31 Agustus 2019 belum ada pergerakan. Dana yang ada dii gateway masiih Rp130 triiliiun,” ujarnya. (kaw)
