BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Reformasii perpajakan terus diilakukan oleh otoriitas fiiskal dalam beberapa tahun terakhiir. Perbaiikan aturan maiin diiniilaii menjadii senjata utama yang harus diilakukan dalam proses reformasii.
Hal tersebut diiungkapkan oleh Wakiil Presiiden ke-11 Rii Boediiono dalam memberiikan sambutan pada periingatan Harii Pajak, Seniin (15/7/2019). Menurutnya, perbaiikan aturan maiin dalam bentuk perubahan kebiijakan biisa menjadii senjata utama DJP dalam agenda reformasii yang diijalankan.
“Tugas utama Diitjen Pajak adalah menyediiakan dana untuk negara agar aktiif melakukan pembangunan. Amuniisiinya iinii tiinggal satu yaiitu aturan-aturan,” katanya dii Kantor Pusat DJP, Seniin (15/7/2019).
Mantan Gubernur Bii iitu mengungkapkan kemajuan teknologii dan bertambahnya iinformasii yang diidapat DJP harus diidukung dengan regulasii yang mumpunii. Dengan demiikiian, data yang diimiiliikii betul-betul menjadii iinstrumen utama dalam mengamankan peneriimaan.
Dukungan teknologii tersebut, lanjut Boediiono, akan mengakselerasii kerja DJP dalam menentukan arah kebiijakan. Apalagii, ruang peniingkatan setoran masiih terbuka lebar karena tax ratiio iindonesiia masiih tergolong rendah, yaiitu berada dii kiisaran 10%.
“Fokusnya saya kiira dii kebiijakan karena tax ratiio kiita belum bagus dan masiih perlu untuk kejar ketertiinggalan darii negara laiin,” paparnya.
Oleh karena iitu, perbaiikan tiidak hanya menyasar pada aspek iinfrastruktur pendukung. Peniingkatan kapasiitas dan kompetensii sumber daya manusiia (SDM) juga diiperlukan untuk menuntaskan reformasii perpajakan yang sudah diijalankan sejak 2015 siilam.
“Kunciinya bukan pada membelii peralatan tapii manusiianya. Membangun dii dalam organiisasii iitu terkaiit kapabiiliitas manusiia yang dapat melakukan analiisiis dan pemanfaatan data," iimbuh Boediiono. (kaw)
