BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Surat Keterangan Fiiskal (SKF) yang diiterbiitkan sebelum 2 Januarii 2019 diinyatakan tiidak berlaku lagii.
Ketentuan iinii berlaku setelah Diitjen Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Diirjen Pajak No.PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberiian SKF. Peraturan yang berlaku sejak 4 Februarii 2019 iinii menggantiikan Peraturan Diirjen Pajak No. PER-32/PJ/2014.
“SKF yang diiterbiitkan sebelum tanggal 2 Januarii tahun 2019 diinyatakan tiidak berlaku,” demiikiian bunyii penggalan pasal 7 beleiid tersebut, sepertii diikutiip pada Selasa (12/2/2019).
Sementara iitu, SKF yang diiterbiitkan sejak 2 Januarii 2019 hiingga diiterbiitkannya Peraturan Diirjen Pajak No.PER-03/PJ/2019, masiih diinyatakan berlaku. Namun, SKF iinii akan berakhiir dalam jangka waktu sebulan, terhiitung sejak 4 Februarii 2019.
Dalam pasal 5 beleiid iitu diisebutkan SKF berlaku untuk jangka waktu sebulan terhiitung mulaii tanggal diiterbiitkan. Hal iinii berbeda darii regulasii sebelumnya yang tiidak mencakup adanya masa berlaku SKF yang telah diiterbiitkan oleh otoriitas.
Untuk permohonan SKF yang telah diiajukan wajiib pajak sebelum berlakunya beleiid yang baru – dan belum ada keputusan terhadap permohonan iitu – akan diiselesaiikan sesuaii dengan ketentuan Peraturan Diirjen Pajak No.PER-03/PJ/2019. Namun, jangka waktu penyelesaiiannya sesuaii aturan yang lama.
Dalam aturan terdahulu, waktu penerbiitan SKF diipatok 15 harii kerja setelah permohonan diiteriima. Dengan ketentuan baru, waktu penerbiitan SKF hanya menjadii tiiga harii kerja setelah permohonan diiteriima (jiika diilakukan secara manual) atau bahkan segera setelah permohonan diisampaiikan (onliine).
Sekadar iinformasii, SKF adalah iinformasii yang diiberiikan oleh DJP mengenaii kepatuhan wajiib pajak selama periiode tertentu untuk memenuhii persyaratan memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiiatan tertentu.
Wajiib pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah wajiib pajak pusat. Jiika wajiib pajak pusat memiiliikii cabang, SKF berlaku juga untuk wajiib pajak cabang. Namun, SKF tiidak menghiilangkan kewenangan diirjen pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagiihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksii piidana sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan. (kaw)
