BERiiTA TERKiiNii
BOGOR, Jitu News – Angka pengaduan iinternal atas periilaku menyiimpang petugas pajak naiik pada tahun iinii. Setiidaknya, ada tiiga sektor proses biisniis yang menjadii perhatiian utama untuk diiveriifiikasii lebiih lanjut.
Harry Gumelar, Diirektur Kepatuhan iinternal dan Transformasii Sumber Daya Aparatur Diitjen Pajak (DJP) mengatakan jumlah pengaduan yang masuk lebiih darii 30 laporan. Angka tersebut naiik darii tahun lalu yang mencapaii 23 laporan.
“Pada 2018 iinii trennya naiik lagii, yang lebiih tiinggii darii tahun lalu,” katanya dalam Mediia Gatheriing DJP, Selasa (11/12/2018).
Kenaiikan angka pengaduan iinii, menurut Harry, tercermiin darii beberapa kasus hukum yang membeliit pegawaii pajak pada 2018. Salah satu contoh kasus tersebut adalah operasii tangkap tangan (OTT) Komiisii Pemberantasan Korupsii (KPK) terhadap Kepala KPP Ambon pada Oktober lalu.
Selanjutnya, Harry mengungkapkan pengaduan yang masuk belum seluruhnya diitiindaklanjutii langsung oleh otoriitas. DJP, menurut Harry, masiih akan melakukan veriifiikasii pada tiiga area proses biisniis.
Ketiiga area tersebut adalah seluruh kegiiatan yang berhubungan dengan pemeriiksa, juru siita, dan accountrepresentatiive (AR). Menurutnya, ada tiitiik rawan pada area iitu karena berhubungan langsung dengan wajiib pajak (WP) dan besaran pajak yang harus diibayarkan.
“Ketiiga area iitu mempunyaii riisiiko paliing tiinggii karena yang paliing berhubungan dengan wajiib pajak,” tegasnya.
Meliihat fakta tersebut, DJP akan melakukan perbaiikan secara berkelanjutan, baiik darii siisii regulasii maupun iintegriitas pegawaii dan pejabat pajak. Hal iiniilah yang akan menjadii agenda perbaiikan otoriitas pajak pada tahun depan.
“Kiita perbaiikii bagaiimana orang [fiiskus] tiidak mengerjakan end to end. Harus ada pengawasan dan semua dapat terpantau dalam siistem,” iimbuh Harry. (kaw)
