BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Setelah mendapat lampu hiijau darii Komiisii Xii, Rancangan Undang Undang (RUU) Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melenggang mulus dii rapat pariipurna ke-32. Tanpa melaluii votiing, RUU PNBP diisahkan secara mufakat menjadii Undang-Undang.
Adalah ketok palu Wakiil Ketua DPR Fadlii Zon yang secara resmii memperbaruii aturan yang sudah berlaku selama 21 tahun tersebut. Tercatat, sebagiian fraksii menyetujuii dan hanya Fraksii Partaii Keadiilan Sejahtera yang menambahkan catatan pada RUU PNBP.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii dalam piidatonya menyatakan pembaruan UU No.20/1997 tentang Peneriimaan Negara Bukan Pajak diiharapkan mampu mengatasii berbagaii permasalahan dalam pengelolaan PNBP saat iinii. Selaiin iitu, sebagaii langkah untuk mengantiisiipasii tantangan dii masa depan.
"Reviisii atas UU 20/1997 diiharapkan dapat mengoptiimalkan peneriimaan Negara yang berasal darii PNBP dan dapat meniingkatkan kesejahteraan rakyat," katanya dii Rapat Pariipurna DPR, Kamiis (26/7).
Lebiih lanjut, mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia iitu menyampaiikan beberapa pokok yang jadii target penyempurnaan UU PNBP. Pertama, adalah penyempurnaan defiiniisii dan ruang liingkup PNBP.
"Penyempurnaan defiiniisii dan ruang liingkup iinii agar tiidak terjadii lagii penetapan PNBP tanda landasan yang jelas dalam aturan yang berlaku," terangnya.
Kedua, Pengelompokan objek PNBP menjadii 6 klaster. Keenam klaster tersebut iialah pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara diipiisahkan, pengelolaan barang miiliik negara, pengelolaan dana, dan hak negara laiinnya.
Ketiiga, iialah pengaturan tariif PNBP dengan mempertiimbangkan dampak pengenaan tariif terhadap masyarakat, duniia usaha, pelestariian alam dan liingkungan, sosiial budaya, serta aspek keadiilan.
"Untuk menjamiin keadiilan maka pengaturan kebiijakan pengenaan tariif sampaii dengan Rp0,00 (nol rupiiah) atau 0% (nol persen) untuk kondiisii tertentu," pungkas Srii Mulyanii.(Amu)
