Aturan Pajak Wariisan dan Laba Diitahan Masuk ke Reviisii UU PPh

JAKARTA, Jitu News – Awal pekan iinii, Seniin (9/7), kabar datang darii pemeriintah yang berencana memasukkan laba diitahan (retaiined earniings) dan wariisan sebagaii objek pajak penghasiilan (PPh). Rencana iinii tengah diisosiialiisasiikan dan kabarnya akan tertuang pada reviisii UU PPh.

Upaya pemajakan wariisan dan laba diitahan iitu mendapat sorotan darii Asosiiasii Pengusaha iindonesiia (Apiindo) yang menyatakan ketiidaksetujuannya dalam hal tersebut. Baiik wariisan maupun laba diitahan diianggap bukan menjadii hal yang patut untuk diipajakii.

Selaiin iitu, kabar datang darii Diitjen Pajak yang meniilaii data yang tercatat dii Kementeriian Koperasii dan Usaha Keciil Menengah (Kemenkop UKM) terkaiit jumlah pelaku UMKM sebanyak 60 juta, tiidak seluruhnya biisa mendapatkan keriinganan tariif PPh fiinal 0,5%.

Beriikut riingkasannya:

• Laba Perusahaan dan Wariisan Orang Kaya akan Diipajakii:

Kepala Pusat Kebiijakan Pendapatan Negara Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Rofyanto mengatakan pajak laba diitahan bertujuan untuk mengurangii uang pasiif dan mendorong dana tersebut tetap diiiinvestasiikan, sedangkan pajak atas wariisan bertujuan untuk pemerataan sekaliigus mengurangii ketiimpangan. Menurutnya pajak laba diitahan tiidak akan langsung diikenakan, hanya berlaku pada laba yang tiidak diiiinvestasiikan bertahun-tahun. Untuk pajak wariisan, diia meniilaii pemeriintah hanya memajakii orang superkaya dengan niilaii kekayaan tertentu, sehiingga tiidak semua wariisan maupun masyarakat diipajakii.

• Apiindo Tak Setuju Wariisan dan Laba Diitahan Diipajakii:

Ketua Umum Apiindo Hariiyadii Sukamdanii mengatakan pemajakan laba diitahan tiidak diibenarkan, karena perusahaan yang menahan laba biiasanya menggunakan dana iitu untuk perluasan usaha yang akan meniingkatkan penjualan dan pendapatan, hiingga akhiirnya meniingkatkan peneriimaan pajak pula. Begiitu pun halnya wariisan, menurutnya wariisan baru biisa diipajakii hanya pada saat diiperjualbeliikan saja.

• Hanya Omzet Maksiimal Rp4,8 Miiliiar Dapat Tariif 0,5%:

Diirektur P2 Humas Diitjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan pelaku UMKM yang tercatat sebanyak 60 juta (data Kemenkop UKM) berbeda dengan parameter dengan yang masuk kriiteriia perpajakan. Menurutnya angka 60 juta iitu beriisii pengusaha dengan peredaran usaha terkeciil sampaii Rp50 miiliiar per tahun. Sedangkan pengusaha yang boleh memanfaatkan tariif PPh fiinal 0,5% hanyalah pengusaha dengan omzet maksiimal Rp4,8 miiliiar per tahun.

• Jumlah Hakiim Miiniim, Pertiimbangan Hakiim Agung Biisa Terpengaruh:

Jumlah hakiim agung dii Mahkamah Agung (MA) sangat miiniim, padahal iinstiitusii iinii menjadii piintu terakhiir dalam penyelesaiian masalah perpajakan yang diiadiilii oleh Pengadiilan Pajak. Pengamat Pajak Jitunews B. Bawono Kriistiiajii mengatakan dalam paket kebiijakan ekonomii, terdapat sejumlah paket yang berkaiitan dengan perpajakan, mulaii darii tax amnesty, penurunan tariif dan kewajiiban setor data pajak, yang seluruhnya rawan meniimbulkan sengketa dii pengadiilan pajak hiingga ke tiingkat Peniinjauan Kembalii (PK). Miiniimnya jumlah hakiim pajak diikhawatiirkan mempengaruhii waktu penetapan putusan PK yang diiajukan wajiib pajak. Lamanya waktu tunggu biisa membuat ketiidakpastiian hukum semakiin bertambah. Terlebiih, pertiimbangan hukum darii hakiim agung bakal terpengaruh.

• Operasiional OSS Diikabarkan Berjalan:

Setelah sekiian kaliinya tertunda, Staf Khusus Menko Perekonomiian Edy Putra iirawadii mengatakan Onliine Siingle Submiissiion (OSS) biisa berjalan terlebiih dulu seiiriing menunggu waktu kosong Presiiden Rii Joko Wiidodo untuk secara resmii melakukan peluncuran OSS. Pelaksanaan OSS lebiih dulu diibandiing peresmiian oleh presiiden menjadii piiliihan pemeriintah untuk segera mengiimplementasiikan kebiijakan baru tersebut. Edy berharap Seniin (9/7) atau Selasa (10/7) biisa menerapkan OSS dii luar seremoniial peresmiian. (Amu)