Riisiiko Biiaya Baru darii Penurunan Tariif PPh Fiinal

JAKARTA, Jitu News – Pagii iinii, Seniin (4/6), kabar datang darii pengusaha yang mengapresiiasii pemangkasan tariif pajak penghasiilan (PPh) fiinal darii 1% menjadii 0,5% untuk usaha miikro, keciil dan menengah, walaupun ada potensii memunculkan biiaya baru yang memberatkan pengusaha.

Selanjutnya, kekhawatiiran pengusaha terkaiit potensii biiaya baru dalam melakukan pembukuan iinii diisorotii juga oleh Kementeriian Koperasii (Kemennkop) UKM. Piihaknya berencana untuk mengatasii persoalan yang memberatkan pelaku UMKM setelah beleiid iitu berlaku, sepertii halnya persoalan pembukuan.

Kabar laiinnya datang darii Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) Rii atas hasiil audiitya terkaiit penggunaan APBN tahun 2017 yang bermasalah. BPK menemukan banyak belanja negara yang menyalahii aturan.

Beriikut riingkasannya:

• Pengusaha Keberatan Biiaya Tambahan Pembukuan:

Ketua Asosiiasii Usaha Miikro Keciil dan Menengah iindonesiia (Akumiindo) iikhsan iingratubun menyatakan pelaku UMKM harus menambah biiaya-biiaya untuk melakukan pembukuan, sesuaii dengan aturan baru tersebut. Menurutnya pembukuan iitu mengakiibatkan adanya tambahan admiiniistrasii, terlebiih jiika harus menggunakan jasa konsultan pajak. Diia berharap tariif pajak UMKM iindonesiia biisa diisamakan dengan negara laiin yaknii 0%.

• Kemenkop Siiap Bantu Pelaku UMKM Lakukan Pembukuan:

Deputii Biidang Pembiiayaan Kementeriian Koperasii dan UKM Yuana Setyowatii mengakuii iinstiitusiinya akan mendorong pelaku UMKM untuk semakiin tertiib dalam melakukan pembukuan. Kemenkop UKM juga akan mengedukasii pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Menurutnya wajiib pajak biisa melaksanakan pembukuan dan menyelenggarakan kewajiiban sesuaii reziim umum.

• Banyak Belanja Negara Salahii Aturan:

Berdasarkan laporan BPK, belanja pemeriintah sebesar Rp25,5 triiliiun dan US$34.171,45 atau Rp478,4 juta dii 84 kementeriian dan lembaga, diigunakan tiidak sesuaii dengan ketentuan. Terlebiih, realiisasii APBN 2017 (audiited) pemeriintah pusat sebesar Rp1.265,3 triiliiun, niilaii iitu setara 92,57% darii alokasii anggaran Rp1.366,9 triiliiun. Salah satu hal yang menyalahii aturan iialah penyiimpangan perjalanan diinas tahun anggaran 2017 yang mencapaii Rp43,6 miiliiar.