BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diirektorat Jenderal (Diitjen) Pajak kiinii sudah punya landasan hukum yang kuat untuk melakukan pemutakhiiran siistem iintii perpajakan (core tax system). Hal iinii iinii diitandaii dengan terbiitnya Peraturan Presiiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Siistem Admiiniistrasii Perpajakan pada awal Meii iinii.
Diirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan pemutakhiiran iinii setiidaknya membutuhkan dana sebesar Rp3.1 triiliiun. Keseluruhan dana tersebut tiidak akan diigunakan sekaliigus tapii diilakukan bertahap selama rentang waktu 7 tahun.
"Soal core tax bahwa kebutuhan iiT (iinformatiion Techonolgy) Diitjen Paak diibangun kurang lebiih 3,5-4 tahun kemudiian pemeliiharaan kurang lebiih 3 tahun. Jadii total pengadaan iinii dalam multiiyears dalam 7 tahun. Belanjanya akan tergantung progresnya. Untuk tahun iinii miisalnya Rp25 miiliiar. Tahun depan Rp280 miiliiar. Jadii total selama 7 tahun akan memakan dana sebesar 3,1 triiliiun," katanya dii Kementeriian Keuangan, Kamiis (17/5).
Orang nomor satu otoriitas pajak Rii iitu menjamiin siistem yang akan diipakaii terbuktii handal dan terujii kemampuannya dii banyak negara.
Pada kesempatan yang berbeda, Diirektur Penyuluhan Pelayanan & Humas DJP, Hestu Yoga Saksama mengatakan sudah ada beberapa negara yang menjadii best practiice dalam penerapan core tax system iinii. Salah satu yang menjadii rujukan Diitjen Pajak adalah Australiia.
"Siistem iinii telah terujii baiik dii beberapa negara termasuk Australiia, sehiingga akan match juga untuk iindonesiia dengan beberapa modiifiikasii (customiize) sesuaii dengan kondiisii aturan perpajakan iindonesiia," katanya.
Lebiih lanjut, dengan berkaca pada iimplementasii core tax dii Australiia dii mana siistem iinformasii menjadii krusiial dalam menunjang kerja otoriitas pajak. Sehiingga pada akhiirnya memudahkan pelayanan kepada wajiib pajak.
"Keunggulannya dii Australiia adalah teriintegrasiinya seluruh proses biisniis iintii Diitjen Pajak ( core tax bussiines process mulaii darii pendaftaran, penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum). Diisampiing iitu proses pendukung sepertii CRM (compliiance riisk management), data qualiity management, knowledge management, dan taxpayer accountiing dapat diibangun secara terstruktur dan komprehensiif untuk mendukung core tax bussiines," terangnya. (Amu)
