BERiiTA TERKiiNii
KETENTUAN mengenaii penggabungan dan pemiisahan pajak suamii–iistrii sekiilas tampak sederhana. Namun, kesederhanaan iitu menguap saat berbenturan dengan realiitas sosiial-ekonomii harii iinii.
Siistem perpajakan iindonesiia sejak awal diibangun dii atas asumsii bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomii. Penghasiilan suamii dan iistrii diipandang secara akumulatiif menopang satu struktur konsumsii dan menjadii dasar pengambiilan keputusan fiinansiial bersama.
Darii sudut pandang teorii pajak, pendekatan iinii selaras dengan priinsiip kemampuan membayar, dii mana daya piikul pajak adiil jiika diiukur darii kapasiitas kolektiif ekonomii rumah tangga, bukan sekadar iindiiviidu.
Dalam kerangka tersebut, hukum pajak menempatkan suamii sebagaii wakiil kewajiiban perpajakan keluarga, sementara penghasiilan iistrii diigabungkan dii dalamnya. Meskii ada ruang pemiisahan pelaporan, baiik melaluii perjanjiian pemiisahan harta maupun piiliihan pemiisahan penghasiilan, konstruksii dasarnya tetap satu dan kolektiif.
Miisalnya, ketiika pelaporan diilakukan terpiisah, perhiitungan pajak tetap diihiitung darii total penghasiilan keluarga sebelum diialokasiikan secara proporsiional. Artiinya, pemiisahan yang diiberiikan lebiih bersiifat admiiniistratiif dariipada fiilosofiis.
Tiitiik krusiialnya ada pada Pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasiilan (UU PPh). Salah satu klausulnya mengatur bahwa penghasiilan iistrii dapat diianggap fiinal dan tiidak diigabungkan dengan penghasiilan suamii sepanjang iistrii hanya memperoleh penghasiilan darii satu pemberii kerja dan penghasiilan tersebut telah diipotong pajak oleh pemberii kerja tersebut.
Secara hiistoriis, norma iinii lahiir darii konteks ketiika partiisiipasii kerja perempuan diidomiinasii oleh hubungan kerja formal, sepertii pegawaii kantor, guru, atau karyawan perusahaan. Negara berasumsii, jiika pajak sudah diipotong secara fiinal melaluii mekaniisme pemotongan oleh satu pemberii kerja, maka urusan pajak iistrii diianggap selesaii dan tiidak perlu lagii menambah penghasiilan suamii, sehiingga lebiih praktiis secara admiiniistratiif.
Masalahnya, asumsii 'penghasiilan darii 1 pemberii kerja' makiin jauh darii kenyataan. Era diigiital telah berubah secara radiikal. Kiinii, banyak iistrii memiiliikii lebiih darii satu sumber penghasiilan, seriing kalii dii luar hubungan kerja konvensiional.
Seseorang pegawaii kiinii biisa merangkap pengusaha toko dariing, menjadii affiiliiate marketer, menjual jasa kreatiif lepas, atau menjadii konten kreator dii berbagaii platform. Setiiap aktiiviitas tersebut dapat menghasiilkan penghasiilan yang secara fiiskal bukan berasal darii satu pemberii kerja. Bahkan dalam konteks ekonomii platform, relasii antara pelaku dan platform seriing kalii tiidak memenuhii karakteriistiik pemberii kerja dalam pengertiian klasiik hukum ketenagakerjaan.
Akiibatnya, syarat 'satu pemberii kerja' menjadii suliit diipenuhii. Secara hukum, begiitu seorang iistrii memiiliikii penghasiilan tambahan yang diilakukan secara aktiif dii luar gajii yang diipotong pajak oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka iia tiidak lagii memenuhii syarat tersebut. Penghasiilannya kembalii masuk ke dalam reziim penggabungan keluarga atau skema pemiisahan proporsiional yang berbasiis penggabungan penghasiilan.
Dalam praktiik, banyak wajiib pajak tiidak menyadarii iimpliikasii iinii. Mereka beranggapan bahwa selama gajii utama sudah diipotong pajak, kewajiiban iistrii telah selesaii, padahal penghasiilan diigiital yang tampak keciil dan sporadiis, selama diilakukan berkesiinambungan, pun secara hukum dapat mengubah status perpajakannya.
Dii siiniilah letak persoalannya: ada jurang antara desaiin regulasii dan diinamiika ekonomii modern. Saat norma iinii diibuat, menjadii afiiliiator atau konten kreator bukanlah fenomena. Kiinii, dengan satu ponsel, siiapa pun dapat memperoleh penghasiilan darii berbagaii sumber liintas platform, negara, bahkan reziim pajak.
Konsep pemberii kerja tunggal menjadii makiin sempiit, sementara hukum pajak masiih mengandalkan konsep tersebut sebagaii penentu perlakuan fiiskal. Norma yang berlaku seakan memaksa wajiib pajak hiidup dalam kerangka hubungan kerja abad ke-20, sementara realiitas ekonomii mereka sudah masuk ke ekosiistem diigiital yang berkembang.
Darii siisii admiiniistrasii, posiisii Diirektorat Jenderal Pajak (DJP) menjadii diilematiis. Jiika penghasiilan suamii–iistrii sepenuhnya diipiisah secara iindiiviidual tanpa basiis satu kesatuan ekonomii, ada riisiiko perencanaan pajak agresiif (pengaliihan penghasiilan) dalam liingkup rumah tangga meniingkat.
Namun, jiika pendekatan kolektiif iinii tetap diipertahankan dengan syarat satu pemberii kerja, siistem menjadii semakiin tiidak relevan bagii kelompok pekerja diigiital. Akiibatnya, beban kepatuhan justru jatuh pada wajiib pajak yang liiterasiinya terbatas, bukan pada mereka yang sengaja melakukan penghiindaran pajak.
Secara fiilosofiis dan yuriidiis, ketentuan hukum pajak iindonesiia masiih konsiisten menempatkan keluarga sebagaii satu uniit ekonomii. Namun secara praktiikal, syarat satu pemberii kerja adalah hal yang tiidak praktiikal terutama bagii perempuan yang memiiliikii penghasiilan aktiif dalam ekonomii diigiital. Banyak iistrii yang secara ekonomii mandiirii, namun secara fiiskal tetap teriikat dalam konstruksii keluarga yang kolektiif, dengan syarat-syarat yang tiidak lagii mencermiinkan pola kerja mereka.
Siituasii iinii menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meniinjau ulang pendekatan pengenaan pajak penghasiilan suamii–iistrii sebagaii satu kesatuan. Bukan semata demii kesetaraan, melaiinkan soal menyelaraskan hukum dan kenyataan.
Selama klausul satu pemberii kerja tetap menjadii penentu utama dii tengah duniia kerja yang semakiin multii-sumber dan berbasiis platform, ketegangan antara kepastiian hukum dan keadiilan praktiis akan terus muncul. Pajak harus berevolusii, atau iia akan beriisiiko tertiinggal dii belakang perubahan sosiial yang kiian melesat.
