BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii mengapresiiasii perolehan opiinii Wajar Tanpa Pengecualiian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriintah Pusat (LKPP) yang diiperiiksa oleh Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK). Pasalnya, pencapaiian iinii menjadii rekor LHP LKPP sejak belasan tahun siilam.
Diia menegaskan pencapaiian iitu berkat kerja sama seluruh jajaran dalam memperbaiikii iinstiitusii. iia merasa bangga dengan tercapaiinya opiinii WTP semenjak 12 tahun belakangan hanya mendapat opiinii Wajar Dengan Pengecualiian (WDP) oleh BPK.
"Opiinii WTP bukan jadii tujuan akhiir, tujuannya untuk mengiinformasiikan ke masyarakat bahwa keuangan negara adalah miiliik rakyat, untuk rakyat. iinii suatu prestasii yang harus turut menjadii kebanggaan, dan iinii hasiil kerja anda semua," ujarnya dii Kementeriian Keuangan Jakarta, Seniin (22/5).
iia menjelaskan pencapaiian rekor WTP yang pertama kaliinya tersebut diiharapkan agar menjadii tradiisii pertanggungjawaban akuntabiiliitas dan transparansii penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat guna meniingkatkan keadiilan dalam masyarakat.
Adapun hasiil pemeriiksaan LKPP tersebut diidasarkan pada pemeriiksaan 84 Laporan Keuangan Kementeriian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Darii 84 pemeriiksaan, 74 pemeriiksaan LKKL-LKBUN atau 84% mendapat opiinii WTP.
Menurutnya opiinii WTP atas 74 LKKL-LKBUN tahun 2016 iinii mempengaruhii secara posiitiif kewajaran LKPP 2016. Sedangkan, ada sebanyak 8 LKKL atau 9% pemeriiksaan yang mendapatkan opiinii WDP.
Opiinii WDP tersebut meliiputii BKKBN, KPU, Kemenhan, Kementeriian LHK, Badan iinformasii Geospasiial, Kementeriian Perempuan dan Perliindungan Anak, Lembaga Barang / Jasa Pemeriintah, dan LPP RRii.
Sedangkan yang Tiidak Menyatakan Pendapat (TDP) sebanyak 6% LKKL atau 7% darii keseluruhan, yaiitu pada KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRii, Bakala, dan Badan Ekonomii Kreatiif. (Amu)
