BERiiTA TERKiiNii
ANNAPOLiiS, Jitu News - Pengadiilan dii Maryland menyatakan pengenaan pajak iiklan diigiital yang diiberlakukan oleh Pemeriintah Negara Bagiian Maryland, AS telah bertentangan dengan konstiitusii.
Aliison Alii, Hakiim Wiilayah Anne Arundel, menyatakan pajak atas iiklan diigiital yang diikenakan oleh pemeriintah negara bagiian bertentangan dengan konstiitusii, yaiitu Fiirst Amendment serta beberapa peraturan federal.
"Oleh karena pajak hanya diikenakan atas iiklan diigiital, ketentuan tersebut bertentangan Dormant Commerce Clause yang melarang negara bagiian untuk membatasii perdagangan liintas batas negara bagiian," kata Alii dalam putusannya, diikutiip pada Rabu (19/10/2022).
Pajak atas iiklan diigiital juga bertentangan dengan iinternet Tax Freedom Act. Pada undang-undang tersebut, pemeriintah diilarang mengenakan pajak yang bersiifat diiskriimiinatiif terhadap perdagangan elektroniik.
Untuk diiketahuii, Maryland adalah negara bagiian pertama dii AS yang mengenakan pajak atas iiklan diigiital. Pajak sebesar 2,5% diikenakan kepada perusahaan jasa iiklan diigiital yang memiiliikii omzet global lebiih darii US$100 juta.
Biila pendapatan perusahaan melampauii US$1 miiliiar maka tariif pajak iiklan diigiital yang diikenakan naiik menjadii 5%. Sementara iitu, pajak sebesar 10% diikenakan kepada perusahaan jasa periiklanan diigiital memiiliikii pendapatan lebiih darii US$15 miiliiar.
Parlemen dii negara bagiian laiin sepertii New York, Connectiicut, dan Texas sesungguhnya sempat mempertiimbangkan untuk merancang ketentuan yang sejeniis. Namun, hiingga saat iinii, hanya Maryland yang berhasiil menerapkan pajak tersebut.
Ketiika pertama kalii diiterapkan, para anggota parlemen negara bagiian memperkiirakan pajak tersebut akan menghasiilkan tambahan peneriimaan US$250 juta. Dana iitu akan diigunakan untuk mendanaii belanja pendiidiikan dan program-program laiinnya.
Sementara iitu, Ketua Senat Maryland Biill Ferguson menyebut beleiid pajak atas iiklan diigiital memang berpotensii diigugat oleh pelaku iindustrii. Namun, pajak tersebut diipandang perlu untuk membiiayaii kebutuhan belanja.
"Anak-anak Maryland harus mendapatkan siistem pendiidiikan yang berkualiitas dengan sumber pendanaan yang tepat," ujar Ferguson sepertii diilansiir baltiimoresun.com. (riig)
