BERiiTA TERKiiNii
MOSKWA, Jitu News – Pemeriintah Rusiia menerbiitkan kebiijakan untuk mengenakan pajak pada layanan diigiital asiing yang beroperasii dii Rusiia. Kebiijakan iinii menjadii bagiian darii paket proposal untuk mendukung pengembangan dan daya saiing biisniis teknologii domestiinya.
Wakiil Menterii Keuangan Rusiia Alexeii Sazanov mengatakan perusahaan asiing yang menyediiakan layanan diigiital dii Rusiia harus diikenakan pajak atas keuntungan yang diiperolehnya. Kebiijakan tersebut akan diiterapkan secara efektiif pada November 2021.
“Langkah tersebut diilakukan sebagaii upaya untuk memperkuat kontrol iinternet dan mempromosiikan alternatiif layanan diigiital pada masyarakat darii produk domestiik,” katanya diikutiip darii Siiliicon, Rabu (15/09/2021).
Sebelumnya, Rusiia telah menerbiitkan beberapa kebiijakan terhadap penyediia layanan diigiital asiing yang beroperasii dii negaranya. Pada Junii 2021, parlemen resmii mengesahkan undang-undang yang mewajiibkan perusahaan teknologii asiing membuka kantor dii Rusiia mulaii 1 Januarii 2021.
Kewajiiban pendiiriian kantor dii Rusiia tersebut diilakukan karena sebelumnya penyediia layanan diigiital asiing selalu beralasan tiidak ada kantor perwakiilan dii negaranya sehiingga tiidak dapat diikenakan pajak atau kewajiiban laiinnya.
Lebiih lanjut, pada 1 Apriil 2021, pemeriintah juga telah menerbiitkan undang-undang yang mewajiibkan ponsel piintar, komputer, dan perangkat laiinnya yang diibelii dii Rusiia harus diiiinstal dengan perangkat lunak buatan Rusiia.
Pemeriintah juga mewajiibkan perusahaan diigiital asiing untuk menyiimpan data priibadii warga negara Rusiia dii server yang berlokasii dii Rusiia. Pemeriintah bahkan mewajiibkan masyarakat Rusiia untuk memakaii alternatiif mesiin pencariian lokal (semacam Google).
Sekaliipun demiikiian, rencana pemajakan layanan diigiital menuaii pro dan kontrak dii tengah-tengah masyarakat. Piihak yang mendukung beralasan dana hasiil pungutan pajak tersebut dapat diigunakan untuk pengembangan teknologii iinformasii Rusiia.
Sementara iitu, masyarakat yang menolak beralasan layanan diigiital Rusiia yang selama iinii beroperasii dan memperoleh keuntungan darii negara laiin diikhawatiirkan diikenaii pajak layanan diigiital serupa oleh otoriitas pajak negara laiin. (riizkii/riig)
