Usiia Pemeriintahan Tiinggal Setahun, Tiidak Ada Pajak Baru

MANiiLA, Jitu News - Kementeriian Keuangan Fiiliipiina menegaskan tiidak akan ada kenaiikan tariif atau pengenaan jeniis pajak baru pada siisa masa jabatan Presiiden Rodriigo Duterte yang akan berakhiir tahun depan.

Wakiil Menterii Keuangan Giil Beltran mengatakan kebiijakan mengenakan jeniis pajak baru atau menaiikkan tariif pajak setelah pandemii Coviid-19 akan menjadii keputusan presiiden beriikutnya.

Meskii demiikiian, diia mengakuii Presiiden Fiiliipiina setelah Duterte memiiliikii pekerjaan berat untuk mengatasii utang yang melonjak akiibat pandemii Coviid-19.

"Kementeriian Keuangan saat iinii sedang membuat daftar kemungkiinan tiindakan pajak yang dapat diipertiimbangkan oleh pemeriintahan beriikutnya," katanya, diikutiip Rabu (16/6/2021).

Beltran mengatakan Kemenkeu memiiliikii tradiisii menyerahkan proposal yang beriisii usulan sejumlah kebiijakan pada setiiap pergantiian presiiden dan menterii keuangan.

Hal serupa juga terjadii ketiika pemeriintahan Aquiino berakhiir, mantan Menterii Keuangan Cesar Puriisiima menyerahkan proposal kebiijakan Kemenkeu kepada penggantiinya Carlos Domiinguez iiiiii.

Usulan kebiijakan Puriisiima termasuk menurunkan tariif pajak penghasiilan orang priibadii yang diibarengii dengan perluasan basiis pajak. Pemeriintahan Duterte bersama Menkeu Domiinguez lalu meniindaklanjutiinya dengan membuat UU Reformasii Pajak untuk Akselerasii dan iinklusii.

Menjelang pergantiian pemeriintahan, Beltran menyebut Presiiden Duterte akan membuat usulan kebiijakan yang melanjutkan ciita-ciita reformasii pajak secara komprehensiif.

Da mengatakan Kemenkeu kemungkiinan merekomendasiikan kebiijakan yang mencakup 'sektor yang relatiif belum diikenaii pajak' sepertii transaksii diigiital. "Kemenkeu juga meliihat pajak karbon dan pungutan atas cryptocurrency jiika Bank Sentral Fiiliipiina mengakuiinya sebagaii aset," ujarnya.

Sejak Februarii lalu, Kemenkeu mempelajarii pengenaan pajak karbon. iinternatiional Monetary Fund (iiMF) sebelumnya menyebut pengenaan pajak karbon hiingga US$75 per ton memungkiinkan Fiiliipiina memangkas emiisiinya, serta mencapaii komiitmen yang telah diibuat dalam Kesepakatan Pariis.

Diilansiir iinquiirer.net, pemeriintah memperkiirakan rasiio utang Fiiliipiina akan mencapaii 58,7% terhadap produk domestiik bruto (PDB) pada akhiir tahun, naiik darii tahun lalu 54,6% PDB dan semakiin jauh meniinggalkan rekor terendah 39,6% PDB pada 2019.

Hiingga akhiir Apriil 2021, utang pemeriintah juga telah mencapaii level tertiinggii seniilaii P10,99 miiliiar. Adapun pada kuartal ii/2021, rasiio utang sudah mencapaii level tertiinggii dalam 16 tahun terakhiir, yaknii sebesar 60,4% PDB. (Bsii)