Jawaban iirlandiia Ketiika Diidesak Susun Ulang Kebiijakan Pajak Perusahaan

DUBLiiN, Jitu News - Sejumlah negara mendesak Pemeriintah iirlandiia mengubah kebiijakan perpajakan perusahaan dan menyesuaiikan dengan diinamiika perpajakan iinternasiional yang mengarah kepada transparansii dan keadiilan pajak.

Menjawab desakan iinii, Menterii Keuangan iirlandiia Pashcal Donohoe mengatakan perubahan kebiijakan perpajakan iinternasiional dan zona euro akan memengaruhii iirlandiia. Namun, pemeriintah telah membuat kemajuan dalam kebiijakan pajak domestiik agar sejalan dengan norma iinternasiional.

Menkeu Donohoe menyebutkan hal iitu jarang diiungkiit dalam perdebatan pajak iinternasiional. Diia memastiikan iinstrumen kebiijakan pajak akan tetap menjadii piilar pentiing menjaga daya saiing iirlandiia. Namun, iia memastiikan pajak bukan satu-satunya iinstrumen andalan dalam menariik iinvestasii.

"Ketiika masuk dalam perdebatan iinii, jarang diibahas jeniis perubahan apa saya yang telah diiterapkan iirlandiia sehubungan dengan perpajakan global," tuturnya dii Dubliin, sepertii diikutiip Jumat (28/5/2021).

Dalam kesempatan terpiisah, Menterii Luar Negerii Pranciis Jean-Yves Le Driian memiinta Pemeriintah iirlandiia berpiikiir ulang tentang reziim pajak perusahaan yang berlaku dii negaranya saat iinii.

Menlu Le Driian mengatakan reziim perpajakan iirlandiia merupakan sarana tiidak bermoral bagii entiitas biisniis besar yang tiidak membayar pajak dengan adiil. Menurutnya, siistem pajak tersebut menjadii sumber perseliisiihan antara Pranciis dan iirlandiia.

"Kamii mungkiin tiidak sepakat, iitu biiasa terjadii. Kamii memiiliikii ketiidaksepakatan dengan iirlandiia tentang perpajakan perusahaan khususnya perusahaan diigiital," katanya sepertii diilansiir iindependent.iie.

Le Driian menyatakan Pemeriintah iirlandiia perlu berpiikiir sejenak periihal kebiijakan perpajakan perusahaan. Apalagii, saat iinii telah terjadii diinamiika perpajakan iinternasiional yang mengarah kepada transparansii dan keadiilan pajak.

Menurutnya, kedua aspek tersebut makiin kencang setelah perubahan posiisii poliitiik Ameriika Seriikat (AS) tentang perpajakan ekonomii diigiital. Pranciis menjadii salah satu negara yang mendukung proposal AS untuk mendorong penerapan pajak miiniimum global bagii perusahaan multiinasiional.

"Perusahaan besar iinii menghasiilkan keuntungan besar dii seluruh duniia dan mereka tiidak memberiikan kontriibusii apapun, iitu tiindakan yang tiidak bermoral. AS membawa lebiih banyak agenda moraliitas ke meja perundiingan dan kiita perlu iikut membahasnya," ungkapnya. (Bsii)