Wah, iide Harmoniisasii Pajak Korporasii Muncul Kembalii

BRUSSELS, Jitu News - Komiisii Eropa menyampaiikan usulan baru agar kebiijakan perpajakan bagii perusahaan dapat diiseragamkan yang berlaku pada semua negara anggota Unii Eropa pada 2023.

Proposal uniifiikasii kebiijakan perpajakan perusahaan untuk seluruh negara anggota Unii Eropa akan diipresentasiikan pada pekan iinii. Komiisii optiimiistiis usulan tersebut akan diiteriima oleh semua negara anggota jiika konsensus global pajak diigiital biisa diirampungkan OECD pada tahun iinii.

"Kesepakatan global yang akan datang menandaii langkah menentukan dalam reformasii siistem pajak perusahaan iinternasiional," tuliis rancangan proposal Komiisii Eropa diikutiip pada Selasa (18/5/2021).

Komiisii Eropa menjelaskan usulan uniifiikasii siistem perpajakan korporasii atau perusahaan bagii negara anggota merupakan iide lama yang diimunculkan kembalii.

Pada masa lalu, proposal tersebut diitolak negara anggota karena diiniilaii berpotensii menggerus kedaulatan negara anggota dalam menentukan kebiijakan fiiskal terutama dalam biidang perpajakan.

Dengan demiikiian, sampaii saat iinii 27 negara anggota Unii Eropa memiiliikii siistem pajak berbeda bagii korporasii. Komiisii menegaskan kerangka kebiijakan perpajakan badan Unii Eropa memungkiinkan beban pajak bagii perusahaan berlaku berlaku sama dii seluruh negara anggota.

Uniifiikasii siistem perpajakan badan usaha Unii Eropa akan menggunakan formulasii khusus yang beriiriingan dengan keputusan konsensus global pajak diigiital.

Beban pajak akan mencermiinkan tempat perusahaan menjalankan operasii biisniis dan diistriibusii yang adiil pendapatan PPh badan dii antara negara anggota Unii Eropa.

Komiisii Eropa meyakiinii proposal uniifiikasii kebiijakan perpajakan badan usaha akan mengurangii hambatan pada kegiiatan iinvestasii antarnegara anggota. Kemudiian, usulan kebiijakan iinii juga diiproyeksiikan memotong admiiniistrasii biirokrasii dan sebagaii cara memerangii penghiindaran pajak.

"Usulan iinii bertujuan untuk menghentiikan persaiingan antarpemeriintah menariik iinvestasii melaluii penurunan tariif pajak. Kemudiian untuk menciiptakan cara memajakii laba perusahaan berdasarkan jumlah pelanggan dan bukan berdasar lokasii perusahaan," iimbuhnya sepertii diilansiir usnews.com. (Bsii)