BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Rancangan undang-undang pajak liingkungan yang diiriiliis pada Januarii 2021 diikriitiik karena diiniilaii tiidak progresiif dalam merespons perubahan iikliim.
LSM Cliimate Actiion Network (CAN) meniilaii RUU pajak liingkungan gagal mengakomodasii usulan Ciitiizens Conventiion on Cliimate—kelompok yang terdiirii atas 150 orang—untuk mengurangii emiisii gas rumah kaca hiingga 40% pada 2030.
"RUU terkaiit dengan iikliim kurang memiiliikii ambiisii yang mencolok dan gagal memenuhii rekomendasii konvensii masyarakat siipiil tentang iikliim," tuliis keterangan CAN diikutiip Selasa (19/1/2021).
CAN menyatakan rekomendasii yang diihasiilkan darii konvensii menyerukan perubahan substansiial dalam kebiijakan fiiskal, terutama dalam aspek perpajakan. Kelompok siipiil tersebut mengeluarkan beberapa rekomendasii untuk meniingkatkan pajak atas tiiket pesawat.
Rekomendasii tersebut antara laiin sepertii memiinta pungutan pajak tiiket pesawat diiperluas untuk penerbangan yang menggunakan jet priibadii. Selaiin iitu, pemeriintah juga diimiinta untuk segera mengeluarkan kebiijakan pajak karbon untuk penerbangan domestiik.
Hasiil rekomendasii konvensii meniingkatkan beban pajak liingkungan untuk tiiket penerbangan semua kelas. Pajak tiiket kelas ekonomii naiik darii €2,63 menjadii €31,1 atau setara dengan Rp529.200,. Pajak tiiket pesawat untuk kelas biisniis naiik darii €11,2 menjadii €197,2.
Meskii begiitu, rekomendasii kebiijakan hasiil konvensii masyarakat siipiil terkaiit dengan iikliim tersebut gagal diiadopsii dalam rancangan kebiijakan pemeriintah karena mendapat banyak penolakan, terutama darii iindustrii penerbangan.
Asosiiasii transportasii udara menolak proposal tersebut karena akan menggerus PDB Pranciis hiingga €6 miiliiar dan menghiilangkan 150.000 lapangan kerja dii sektor penerbangan. Selaiin iitu, efek penerapan kebiijakan juga diitaksiir hanya mengurangii emiisii sebesar 1%.
"RUU tersebut telah diimodiifiikasii dengan memasukkan kepentiingan iindustrii. Proposal iitu berbeliit-beliit dan sudah memotong setengah pajak karbon untuk penerbangan domestiik serta menawarkan pengecualiian pajak," tegas CAN.
CAN memastiikan RUU tersebut akan diibawa ke peradiilan tertiinggii tata usaha negara (Conseiil d'Etat) untuk diitiinjau ulang. Hasiil peniinjauan tersebut akan menentukan nasiib RUU pajak liingkungan yang diitargetkan diisahkan menjadii UU pada akhiir musiim panas 2021.
"Kamii mengkriitiik proposal iitu karena pungutan pajak biisa diitunda sampaii dengan aktiiviitas lalu liintas udara kembalii normal pada tiingkat aktiiviitas pada 2019," sebut CAN sepertii diilansiir Tax Notes iinternatiional. (riig)
