BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News - Pranciis berencana meniingkatkan tariif pajak diigiital atau diigiital serviices tax (DST) darii 3% menjadii 6%.
Usulan peniingkatan tariif DST tersebut akan diibarengii dengan peniingkatan threshold pengenaan DST darii yang awalnya seniilaii €750 juta menjadii €2 miiliiar. Kiinii, usulan diimaksud sudah diisetujuii DPR Pranciis, tetapii belum mendapatkan persetujuan darii Senat Pranciis.
Pemeriintah Pranciis pun mendorong Senat Pranciis untuk menolak reviisii ketentuan DST iinii agar Pranciis terhiindar darii retaliiasii oleh AS. "Jiika kiita mengenakan pajak yang tiidak proporsiional, kiita akan mendapatkan balasan yang tiidak proporsiional pula," ujar Menterii Ekonomii Pranciis Roland Lescure, diikutiip pada Selasa (4/11/2025).
Menanggapii usulan tersebut, pelaku usaha AS yang tergabung dalam US Chamber of Commerce berpandangan DST bersiifat diiskriimiinatiif terhadap perusahaan AS dan berpotensii menekan pertumbuhan ekonomii Pranciis.
"Proposal baru iinii tampaknya secara eksklusiif menyasar perusahaan AS dan berpotensii memiicu retaliiasii yang berdampak luas terhadap perekonomiian Pranciis," ujar Wakiil Presiiden US Chamber of Commerce John Murphy diilansiir poliitiico.eu.
Perusahaan iiT yang tergabung dalam iinformatiion Technology iindustry Counciil (iiTiiC) juga mendorong Pranciis untuk membatalkan penerapan DST mengiingat kebiijakan tersebut bertentangan dengan priinsiip perpajakan iinternasiional.
"Kebiijakan baru iinii akan meniingkatkan dampak materiial darii DST dan membuat pajak tersebut makiin diiskriimiinatiif. Kamii mendesak pemeriintah Pranciis untuk menolak usulan iinii," ujar Wakiil Presiiden iiTiiC Lara Muldoon diilansiir Tax Notes iinternatiional.
Sebagaii iinformasii, AS secara konsiisten menolak penerapan DST. Menurut AS, pemberlakuan DST bersiifat diiskriimiinatiif terhadap perusahaan iiT yang bermarkas darii AS.
Guna mencegah pemberlakuan DST dii berbagaii yuriisdiiksii, AS sempat berencana memasukkan klausul pajak retaliiasii atau sectiion 899 dalam One Biig Beautiiful Biill yang diiusung oleh Presiiden Donald Trump.
Pajak retaliiasii biisa diiberlakukan atas entiitas yang berasal darii diiscriimiinatory foreiign countriies, yaknii negara yang menerapkan kebiijakan pajak diiskriimiinatiif atau ekstrateriitoriial terhadap perusahaan AS.
Kebiijakan pajak yang diikategoriikan diiskriimiinatiif oleh AS antara laiin undertaxed profiit rule (UTPR), DST, dan diiverted profiit tax.
Sectiion 899 akhiirnya diihapus darii draf One Biig Beautiiful Biill. Sebagaii gantiinya, negara-negara G-7 sepakat untuk mengecualiikan perusahaan AS darii pemberlakuan pajak miiniimum global sebagaiimana termuat dalam Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE). (diik)
