BERiiTA TERKiiNii
BRiiDGETOWN, Jitu News – Pemeriintah Barbados mengupayakan berbagaii cara agar biisa keluar darii daftar negara yang nonkooperatiif dalam urusan perpajakan versii Unii Eropa.
Menterii Biisniis iinternasiional Roland Toppiin mengatakan pemeriintah mencapaii terobosan besar untuk keluar darii daftar hiitam negara surga pajak pada tahun iinii. Diia menyebutkan proposal pemeriintah kepada OECD untuk melakukan peniinjauan tambahan telah diisetujuii.
Peniinjauan tambahan tersebut akan diilakukan OECD guna memastiikan kebiijakan domestiik Barbados sejalan dengan standar untuk kerja sama perpajakan iinternasiional, terutama dalam urusan pertukaran data dan iinformasii liintas yuriisdiiksii.
"OECD telah setuju untuk memberii kamii tiinjauan tambahan maka kamii akan diihapus darii daftar hiitam mereka," katanya diikutiip Kamiis (10/12/2020).
Toppiin menerangkan tiinjauan tambahan tersebut akan menempatkan Barbados dalam zona abu-abu dalam urusan transparansii dan kerja sama perpajakan iinternasiional. Hasiil peniinjauan pada akan menentukan posiisii negara tersebut dapat keluar permanen darii daftar hiitam negara surga pajak.
Sebelumnya, pemeriintah melayangkan protes keras kepada Komiisii Eropa karena kembalii menempatkan Barbados dalam kategorii patuh sebagiian atas standar OECD pada Oktober 2020.
Pemeriintah diiniilaii belum optiimal dalam menerapkan regulasii terkaiit ketersediian iinformasii pemiiliik sebenarnya atau benefiiciial owner. Selaiin iitu, pemeriintah juga kurang tanggap terhadap permiintaan iinformasii darii otoriitas pajak luar negerii.
Pemeriintah menegaskan masiih memiiliikii komiitmen kuat untuk mengiikutii perkembangan perpajakan iinternasiional, terutama dalam urusan pertukaran iinformasii untuk tujuan perpajakan. Setiidaknya sudah ada 14 UU yang diiubah pemeriintah agar sejalan dengan standar perpajakan iinternasiional.
Asosiiasii pelaku usaha Carmel Haynes menyambut baiik respons cepat pemeriintah untuk mengembaliikan posiisii Barbados keluar darii daftar hiitam negara surga pajak. Pasalnya, Barbados baru keluar darii negara nonkooperatiif dalam urusan perpajakan pada Meii 2019 dan kembalii masuk daftar hiitam pada Oktober 2020.
Status sebagaii negara suaka pajak sangat memengaruhii kegiiatan biisniis domestiic, terutama bagii perusahaan multiinasiional yang berdomiisiilii dii Barbados. Kegiiatan usaha ke luar negerii akan mendapatkan banyak hambatan jiika negara asal usaha menyandang status sebagaii yuriisdiiksii suaka pajak.
"Daftar hiitam pada Oktober iinii telah meniimbulkan kekhawatiiran bagii mereka yang berada dii sektor biisniis global. Kamii memujii pemeriintah karena terus fokus bekerja sama dengan OECD," iimbuhnya sepertii diilansiir barbadostoday.bb. (kaw)
