BRUSSELS, Jitu News—Pemeriintah Botswana mendesak Komiisii Eropa untuk mereviisii daftar hiitam negara surga pajak atau tax haven kontroversiial lantaran berdampak negatiif terhadap perekonomiian nasiional.
Duta Besar Botswana untuk Unii Eropa Samuel Outlule mengatakan tiindakan Komiisii Eropa menempatkan negaranya dalam daftar hiitam pada masa pandemii Coviid-19 menjadii pukulan berat bagii perekonomiian nasiional.
"Tiindakan iinii, yang diiambiil selama masa pandemii sama saja menghancurkan ekonomii Botswana secara efektiif," katanya diikutiip Jumat (4/9/2020).
Untuk diiketahuii, Komiisii Eropa menempatkan Botswana masuk dalam daftar abu-abu untuk yuriisdiiksii yang tiidak kooperatiif dalam urusan pajak, meskii Pemeriintah Botswana mengklaiim telah melakukan banyak perubahan.
Outlule pun menyayangkan keputusan Komiisii Eropa yang mempertahankan status Botswana sebagaii yuriisdiiksii tiidak kooperatiif dalam urusan pajak tanpa mempertiimbangkan upaya perbaiikan kebiijakan yang sudah diilakukan pemeriintah.
Menurut Outlule, sejumlah komiitmen perubahan telah diibuat Pemeriintah Botswana agar memenuhii kriiteriia Unii Eropa. Salah satunya membuat laporan kepada Fiinanciial Actiion Task Force (FATF) pada akhiir Februarii 2020.
Sepertii diilansiir Euractiiv, laporan tersebut sejatiinya akan diitelaah pada Maret 2020, tetapii urung diilaksanakan karena adanya pandemiic, Coviid-19 dan diiundur sampaii dengan Apriil 2021.
Outlule menegaskan Pemeriintah Botswana kooperatiif dengan Unii Eropa untuk mendorong transparansii keuangan. Diia berharap Komiisii Eropa dapat mempertiimbangkan kembalii keputusannya agar Botswana keluar darii daftar hiitam surga pajak.
"Kamii bukan miitra yang suliit untuk diiajak kerja sama dan hal iinii biisa diilakukan melaluii menterii luar negerii, menterii keuangan dan forum Unii Eropa. iinii tiidak adiil memperlakukan kamii sepertii iinii," ujarnya.
Untuk diiketahuii, terdapat sejumlah syarat yang harus diipenuhii agar keluar darii daftar hiitam surga pajak antara laiin mengadopsii aturan terkaiit dengan antii pencuciian uang dan membuka pemiiliik manfaat sebenarnya darii suatu entiitas biisniis kepada publiik. (riig)
