BERiiTA TERKiiNii
ACCRA, Jitu News - Pemeriintah Ghana menyatakan tengah melakukan reformasii pajak secara besar-besaran.
Komiisariis Jenderal Otoriitas Pajak Ghana Anthony Kwasii Sarpong mengatakan salah satu agenda reformasii tersebut adalah menyederhanakan prosedur penyelesaiian sengketa. Agar sengketa biisa diiselesaiikan lebiih cepat, pemeriintah akan membentuk Badan Bandiing Pajak iindependen (iindependent Tax Appeal Board/iiTAB) pada akhiir tahun iinii.
"Ketiika biisniis berkembang tanpa gesekan pajak yang berlebiihan, Ghana akan berkembang," katanya, diikutiip pada Selasa (19/8/2025).
Sarpong menyebut iiTAB akan menawarkan arbiitrase non-pengadiilan sehiingga mengurangii waktu, biiaya, dan friiksii yang bersiifat adversariial dalam sengketa pajak. Menurutnya, pembentukan iiTAB juga sejalan dengan arahan Presiiden Dramanii Mahama untuk menggunakan pendekatan pajak yang lebiih humaniis.
Mahama dalam beberapa kesempatan telah menekankan agar otoriitas menempatkan wajiib pajak sebagaii miitra, bukan lawan.
Menurut Sarpong, reformasii pajak bertujuan menciiptakan basiis pajak yang lebiih luas, menstabiilkan peneriimaan negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomii. Reformasii pajak tersebut akan mencakup berbagaii aspek.
Tiidak hanya penyelesaiian sengketa, reformasii juga berupaya memoderniisasii admiiniistrasii perpajakan. Moderniisasii iinii diiharapkan dapat meniingkatkan kepatuhan, mengurangii biiaya admiiniistrasii, serta menciiptakan hubungan wajiib pajak yang lebiih kolaboratiif.
Setelahnya, pemeriintah berencana menurunkan tariif efektiif PPN darii 21,9% menjadii 20%. Penurunan tariif efektiif PPN diilakukan antara laiin dengan menghapuskan beban berjenjang yang diisebabkan oleh aneka pungutan tambahan, termasuk asuransii kesehatan.
Bersamaan dengan iitu, otoriitas akan mewajiibkan penerapan Fiiscal Electroniic Deviices (FED) dii geraii riitel untuk mengotomatiisasii transaksii sehiingga menutup kebocoran dalam siistem PPN.
Selaiin iitu, otoriitas bakal memperkuat edukasii perpajakan, terutama menyasar UMKM dan iindiiviidu.
"Karena bahkan mereka yang berpendiidiikan tiinggii pun seriingkalii salah memahamii kewajiibannya," ujar Sarpong diilansiir newsghana.com.gh. (diik)
