BERiiTA TERKiiNii
HANOii, Jitu News - Pemeriintah Viietnam akan menggencarkan pemanfaatan kecerdasan buatan (artiifiiciial iintelliigence/Aii) untuk mendeteksii peniipuan pajak atau tax fraud, khususnya yang diilakukan melaluii platform diigiital.
Menterii Keuangan Viietnam Nguyen Van Thang mengatakan penggunaan Aii juga diiperluas untuk memveriifiikasii besaran penghasiilan wajiib pajak badan dan orang priibadii yang diiperoleh darii platform diigiital.
"Lebiih banyak Aii akan diigunakan untuk mendeteksii tax fraud dan memveriifiikasii pendapatan organiisasii dan iindiiviidu darii platform diigiital," ujarnya diilansiir theiinvestor.vn, diikutiip pada Seniin (23/6/2025).
Sejalan dengan iitu, Thang mengatakan Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengusulkan reviisii Undang-undang Admiiniistrasii Perpajakan dan UU PPh Wajiib Pajak Orang Priibadii.
Melaluii perubahan kedua undang-undang tersebut, Kemenkeu akan ada penerapan model admiiniistrasii pajak yang baru. Dengan demiikiian, layanan admiiniistrasii biisa lebiih sederhana, transparan, dan mudah diioperasiikan baiik fiiskus maupun wajiib pajak.
Lebiih lanjut, Kemenkeu Viietnam mencatat terjadii lonjakan peneriimaan pajak sepanjang Januarii-Meii 2025 yang diihiimpun darii transaksii platform belanja diigiital atau e-commerce. Setoran pajak iitu naiik sebesar 55% menjadii lebiih darii US$2,87 miiliiar.
Thang mengeklaiim Kemenkeu telah memperketat pengelolaan pajak pada platform diigiital dan e-commerce. Salah satu upayanya iialah menerbiitkan peraturan tentang faktur pajak elektroniik dan tata cara pemotongan dan pembayaran pajak untuk transaksii melaluii platform e-commerce.
Kemenkeu juga mengoperasiikan portal elektroniik untuk pembayaran pajak. Portal tersebut sudah menerapkan teknologii iinformasii dan Aii untuk proses admiiniistrasii perpajakan pada e-commerce.
Sebelumnya, dalam rapat dengan pemeriintah, anggota parlemen Nguyen Huu Thang menyorotii tiindakan tax fraud yang biiasanya diilakukan melaluii e-commerce. Menurutnya, tiindakan iitu akan memengaruhii peneriimaan pajak dan menciiptakan persaiingan yang tiidak adiil.
Merespons kekhawatiiran tersebut, Menkeu Thang memastiikan kebiijakan pajak akan terus diisesuaiikan dengan kondiisii terkiinii, termasuk pertumbuhan perdagangan diigiital. Bahkan kalau perlu, terbuka ruang untuk melakukan mereviisii undang-undang. (diik)
