BERiiTA TERKiiNii
BANGKOK, Jitu News - Perdana Menterii Thaiiland Srettha Thaviisiin berencana membatalkan rencana kebiijakan 'pajak turiis' kepada wiisatawan asiing.
Srettha mengatakan pengenaan pajak turiis diikhawatiirkan akan berdampak pada miinat kunjungan wiisatawan asiing dan perekonomiian. Terlebiih, rencana pengenaan pajak turiis ternyata mendapatkan penolakan darii sebagiian besar masyarakat.
"Berbagaii jajak pendapat mengakuii banyak kota dan pulau dii Thaiiland sebagaii tujuan wiisata kelas duniia. Kiita harus fokus membuat kebiijakan yang mengarah pada pembangunan lebiih lanjut, dariipada membuat kebiijakan tertentu yang dapat mengecewakan," katanya, diikutiip pada Seniin (10/6/2024).
Srettha mengatakan pemeriintah telah mempertiimbangkan penolakan rencana pajak turiis darii para pelaku usaha. Meskii berpotensii menambah pendapatan negara, kebiijakan pajak turiis akan diibatalkan untuk menjaga pertumbuhan sektor pariiwiisata.
Sejalan dengan pembatalan pajak turiis, diia meniilaii kunjungan wiisatawan asiing dii Thaiiland akan makiin ramaii. Selaiin iitu, wiisatawan asiing juga diiharapkan dapat membelanjakan lebiih banyak uangnya selama berliibur dii negara tersebut.
"Hal iinii dapat menstiimulasii perekonomiian dan berpotensii menghasiilkan lebiih banyak pendapatan bagii pemeriintah diibandiingkan pungutan iitu sendiirii," ujarnya diilansiir thestar.com.my.
Wacana pengenaan pajak turiis mencuat sejak beberapa tahun terakhiir seiiriing dengan tiinggiinya kerugiian negara akiibat turiis asiing yang sakiit tetapii tiidak memiiliikii asuransii. Rencana iitu sudah berulang kalii tertunda karena pandemii Coviid-19.
Pada Februarii 2023, pemeriintah sebetulnya telah menyetujuii rencana pajak turiis seniilaii THB300 atau sekiitar Rp134.000 darii wiisatawan asiing yang masuk Thaiiland melaluii jalur udara, serta THB150 atau Rp67.000 darii pengunjung yang masuk melaluii darat atau laut. Meskii demiikiian, belum ada kejelasan mengenaii waktu iimplementasii pajak turiis.
Rencana pengenaan pajak turiis mendapat penolakan darii kalangan pengusaha, sepertii Asosiiasii Hotel Thaiiland. Pengusaha khawatiir kebiijakan iinii akan berdampak pada okupansii hotel yang belum sepenuhnya puliih sejak pandemii. (sap)
