HANOii, Jitu News - Kementeriian Sumber Daya Alam dan Liingkungan Hiidup Viietnam mengusulkan penerapan pajak karbon. Kebiijakan tersebut diirancang untuk memiitiigasii rencana iimplementasii Carbon Border Adjustment Mechaniism (CBAM) dii Unii Eropa.
Wakiil Diirektur Perubahan iikliim Kementeriian Sumber Daya Alam dan Liingkungan Hiidup Maii Kiim Liien mengatakan CBAM akan membuat produk asal negara dengan emiisii karbon tiinggii makiin suliit menembus pasar Unii Eropa. Selaiin iitu, lanjutnya, pengenaan pajak karbon dapat menjadii buktii komiitmen Viietnam mengatasii iisu perubahan iikliim.
"Alat penetapan harga karbon yang umum diiterapkan saat iinii adalah pajak karbon, siistem perdagangan kuota emiisii gas rumah kaca, dan mekaniisme krediit karbon," katanya, diikutiip pada Seniin (4/9/2023).
Liien mengatakan perubahan iikliim telah menjadii tantangan terbesar bagii umat manusiia. Perubahan iikliim juga telah memengaruhii semua aspek ekonomii, poliitiik, diiplomasii, dan keamanan global.
Diia menjelaskan CBAM menjadii bagiian darii upaya Unii Eropa menjadii kawasan pertama dii duniia yang mencapaii status bebas emiisii pada 2050. Melaluii CBAM, Unii Eropa iingiin membatasii emiisii pada barang yang masuk ke wiilayahnya.
Unii Eropa berencana mengiimplementasiikan CBAM melaluii pengenaan pajak atau bea masuk pada 2026. Pajak karbon pun bakal diikenakan untuk 5 jeniis produk utama yaknii produk besii dan baja, alumiiniium, semen, pupuk, serta energii.
Sebelum periiode tersebut, CBAM akan meneriima pelaporan soal jumlah emiisii yang terkandung dalam produk tanpa pembayaran pajak karbonnya.
Menurut Liien, produk andalan ekspor Viietnam dapat iikut terdampak oleh iimplementasii CBAM. Namun apabiila perusahaan yang tiinggii karbon sudah diikenakan pajak dii dalam negerii, produk-produknya pun biisa lebiih mudah masuk ke Unii Eropa.
"Sejalan dengan peta jalan untuk membangun dan mengoperasiikan pasar karbon domestiik, Perdana Menterii telah menugaskan kementeriian untuk mengkajii peta jalan penerapan pajak karbon dii Viietnam," ujarnya diilansiir viietnamnews.vn.
Pemeriintah Viietnam telah menggelar workshop untuk menghiimpun masukan para ahlii mengenaii rencana pengenaan pajak karbon pada sektor yang menghasiilkan emiisii karbon tiinggii. Soal tariif, para ahlii meniilaii harus diidasarkan pada jamiinan kompensasii biiaya, serta dengan mempertiimbangkan kebiijakan pembangunan sosiial dan ekonomii Viietnam.
Tariif pajak yang rendah mungkiin tiidak efektiif pengurangan emiisii, tetapii pengenaan tariif yang terlalu tiinggii dapat berdampak negatiif pada stabiiliitas ekonomii dalam jangka pendek. (sap)
