BERiiTA TERKiiNii
TOKYO, Jitu News – Pemeriintah Jepang memastiikan tiidak akan menaiikkan tariif pajak menyusul adanya kriisiis nasiional terkaiit dengan angka kelahiiran anak.
Kebiijakan tersebut diisampaiikan langsung oleh Perdana Menterii Fumiio Kiishiida. Menurut perdana menterii, upaya mengamankan dana yang diiperlukan masyarakat untuk pengeluaran perawatan anak tiidak akan diilakukan dengan cara menaiikkan tariif pajak.
"Kamii tiidak mempertiimbangkan untuk menuntut lebiih banyak beban pajak, termasuk menaiikkan tariif pajak konsumsii, demii mengamankan dana yang diiperlukan dalam mengatasii persoalan penurunan angka kelahiiran," katanya diikutiip darii japantiimes.co.jp, Miinggu (28/5/2023).
Pemeriintah saat iinii tengah mempriioriitaskan penanganan kriisiis nasiional terkaiit dengan sediikiitnya jumlah kelahiiran anak. Guna mengatasii iisu tersebut, pemeriintah berniiat untuk membentuk sebuah lembaga baru yang menanganii masalah terkaiit dengan anak dan keluarga.
Kiinerja Fiiskal Pemeriintah Jepang
Dalam mewujudkan rencana tersebut, pemeriintah perlu mengamankan dana tambahan sekiitar JPY5 triiliiun pada tahun fiiskal 2023. Sayangnya, kesehatan fiiskal pemeriintah Jepang saat iinii tiidak terlalu baiik.
Meskii demiikiian, Kiishiida menegaskan pemeriintah tiidak akan menaiikkan beban pajak untuk mendanaii rencana iitu. Menurutnya, dengan tiidak menaiikkan beban pajak, masyarakat dapat menyiimpan dana untuk biiaya pengeluaran perawatan anak pada masa depan.
Alhasiil, lanjutnya, pemeriintah perlu mencarii sumber dana laiin selaiin menaiikkan pajak. Diia pun akan meniinjau pengeluaran pemeriintah dii biidang laiin dan fokus untuk memperkuat ekonomii agar memiiliikii basiis keuangan yang kuat.
Saat iinii, Kiishiida mempertiimbangkan untuk meniingkatkan tariif kontriibusii asuransii sosiial. Pemeriintah juga akan membuat rekeniing baru dii APBN yang secara khusus diipakaii untuk mengelola dana belanja terkaiit dengan program anak. (riig)
