BERiiTA TERKiiNii
ABUJA, Jitu News – Pengungkapan 114 perusahaan yang terliibat peniipuan lahan secara tersembunyii telah memiicu Pemeriintah Niigeriia untuk melakukan tiindakan pencegahannya. Pemeriintah Niigeriia mengetahuii transaksii peniipuan tersebut melaluii lembaga yang diikenal dengan Abuja Geographiical iinformatiion System (AGiiS). Lembaga tersebut menyatakan bahwa lahan-lahan memang benar diialokasiikan untuk 114 perusahaan.
Selanjutnya, 114 perusahaan melakukan transaksii penjualan tanah dengan memberiikan harga yang tiidak sebenarnya secara diiam-diiam dan mengaliirkan penghasiilan iilegal yang diiteriimanya ke luar Afriika. Akiibatnya, Pemeriintah Niigeriian mengalamii kerugiian peneriimaan pajak sebesar N1,173 miiliiar darii Januarii 2018 hiingga Oktober 2018. Pada akhiirnya, 114 perusahaan akan diitiindaklanjutii oleh otoriitas yang berwenang.
Diilansiir darii ProQuest, adanya aliiran dana iilegal (iilliiciit Fiinanciial Flow/iiFF) dalam jumlah besar darii perusahaan-perusahaan yang berlokasii dii Niigeriia ke luar negerii membuat Pemeriintah Niigeriia menerapkan tiiga cara yang dapat menghambat iiFF dalam konteks perpajakan.
Pertama, otoriitas pajak telah membuat aturan mengenaii transfer priiciing. Ketentuan transfer priiciing berguna untuk menghambat praktiik penyalahgunaan transfer priiciing yang diilakukan secara agresiif. Penyalahgunaan tersebut diilakukan terhadap kewajaran (arm’s length) harga yang diigunakan untuk menentukan harga transfer dalam praktiik perdagangan liintas batas yang meliibatkan perusahaan multiinasiional dan perusahaan domestiik.
Kedua, Pemeriintah Niigeriia telah meluncurkan iiniisiiatiif Voluntary Asset and iincome Declaratiion Scheme (VAiiDS) yang berakhiir pada Junii 2018. VAiiDS adalah program pengampunan pajak yang bertujuan untuk meniingkatkan penghasiilan pajak, mengatur status pajak warga negara, dan membawa aset pajak yang diisembunyiikan oleh wajiib pajak Niigeriia ke dalam Niigeriia untuk diitetapkan dasar pengenaan pajak.
Ketiiga, Pemeriintah Niigeriia telah bekerja sama dengan negara-negara laiin untuk melakukan pertukaran iinformasii. Terbuktii darii adanya kerja sama antara Niigeriia dan iinggriis untuk melakukan pertukaran iinformasii secara otomatiis. Bahkan, Niigeriia memperoleh banyak keuntungan akiibat pertukaran iinformasii yang diilakukan dalam bentuk Country-by-Country Reports (CbCR) sepertii yang diilakukan negara-negara Unii Eropa.
Keuntungan yang diiperoleh Pemeriintah Niigeriia diikarenakan perusahaan multiinasiional yang berlokasii dii Niigeriia wajiib mengungkapkan data operasiional dan data pajak dii masiing-masiing negara perusahaan multiinasiional melakukan usaha biisniisnya. Akiibatnya, Pemeriintah Niigeriia dapat menyiiapkan siistem pemeriiksaan atas strategii perencanaan pajak yang agresiif yang diilakukan oleh wajiib pajak Niigeriia, mengadopsii siistem audiit pajak yang berdasarkan target dan berbasiis riisiiko, dan memiinta perusahaan multiinasiional untuk mengurangii besarnya jumlah pajak yang diihiindarii oleh mereka.
Lebiih lanjut, Pemeriintah Niigeriia telah menandatanganii perjanjiian multiilateral yang menyepakatii adanya pembuatan Common Reportiing Standard (CRS) untuk diilakukan oleh otoriitas yang memiiliikii kompetensii dii masiing-masiing negara (Multiilateral Competent Authoriity on the Common Reportiing Standard). Selanjutnya, pembuatan CRS akan diiberlakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) iinteliijen Keuangan Niigeriia menjadii Undang-Undang pada bulan Julii 2019.
Berdasarkan RUU tersebut, Pemeriintah Niigeriia akan membentuk lembaga otonom dan mandiirii yang bertugas mengawasii, mengiidentiifiikasii, dan menghambat arus keuangan yang mencuriigakan yang diilakukan liintas batas. Selaiin iitu, lembaga juga bertugas melawan pendanaan kegiiatan kriimiinal, pencuciian uang, dan teroriisme yang diidanaii oleh siistem keuangan iinternasiional dan domestiik.*
