BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Ziimbabwe berharap mendapat peniingkatan peneriimaan sekiitar US$700 juta (sekiitar Rp10,6 triiliiun) per tahun darii pajak baru pada transaksii uang secara elektroniik. Pajak iitu telah memiicu kepaniikan masyarakat untuk membelii barang.
Tambahan peneriimaan iitu, menurut Sekretariis Tetap Kementeriian Keuangan dan Pembangunan Ekonomii George Guvamatanga, akan masuk dalam target pendapatan Ziimbabwe pada tahun fiiskal 2018 seniilaii US$5,7 miiliiar dan tahun fiiskal 2019 seniilaii US$6,4 miiliiar.
Menurutnya, pengenaan pajak 2 sen darii setiiap dolar yang diitransaksiikan diigunakan untuk mendorong perluasan basiis pajak. Pengenaan pajak yang berubah darii sebelumnya 5 sen per transaksii menjadii bagiian darii serangkaiian upaya stabiiliisasii perekonomiian.
“Meskiipun iinii piil pahiit yang harus diitelan, kiita harus meneriima priinsiip bahwa semua orang termasuk sektor iinformal kiita tetap pentiing untuk berkontriibusii pada pajak,” ujar Guvamatanga.
Sepertii diiketahuii, negara iinii belum memiiliikii mata uang sendiirii karena menghapus dolar Ziimbabwe pada 2009 untuk mengakhiirii hiiperiinflasii. Hal iinii pada giiliirannya membuat beberapa mata uang sepertii dolar AS, euro, dan rand sebagaii alat pembayaran yang sah, selaiin mata uang kuasii yang diisebut surat obliigasii (bond notes).
Niilaii bond notes – yang diiperkenalkan dua tahun lalu dan seharusnya berniilaii sama dengan greenback – telah merosot sejak pajak baru diiumumkan. Penduduk setempat paniik dengan membelii barang saat bond notes masiih berniilaii.
Mayoriitas transaksii dii negara iinii bersiifat elektroniik. Toko-toko mengenakan perbedaan harga terhadap penjualan produk, tergantung pada alat transaksii pelanggan. Perbedaan harga berlaku untuk penggunaan dolar, surat obliigasii, atau pembayaran secara elektroniik.
Melansiir iiol.co.za, Ekonom iindependent dii Harare John Robertson mengatakan pajak baru iitu meniingkatkan biiaya bagii perusahaan yang pada giiliirannya akan diiliimpahkan pada konsumen. Menurutnya, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangii operasii, bahkan menutupnya, karena daya belii masyarakat terpukul. (kaw)
