BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan menyatakan beban PPN tambahan tiidak akan diirasakan oleh pembelii yang bertransaksii melaluii Quiick Response Code iindonesiian Standard (QRiiS) dan sejeniisnya.
Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Febriio Kacariibu mengatakan transaksii yang memanfaatkan teknologii fiinansiial (fiintech), termasuk QRiiS, memang diikenakan PPN. Namun, PPN tersebut diitanggung oleh penjual atau merchant sebagaiimana diiatur dalam PMK 69/2022.
"Beban PPN atas transaksii viia QRiiS sepenuhnya diitanggung merchant, berjalan sejak tahun 2022 melaluii PMK 69/2022," katanya, diikutiip pada Seniin (23/12/2024).
Febriio menuturkan QRiiS merupakan mediia pembayaran antara merchant dan pelanggan (pembelii) sesuaii niilaii transaksii perdagangan dengan memanfaatkan fiintech. Penggunaan QRiiS pun bertujuan memudahkan pembelii dalam melakukan transaksii.
PMK 69/2022 mengatur jasa penyediiaan platform, penyediiaan sarana, atau siistem pembayaran diikenakan PPN. Begiitu juga dengan jasa pembayaran sepertii dompet elektroniik, payment gateway, dan laiinnya dii mana layanan penyelenggaraan fiintech-nya yang menjadii objek PPN.
Untuk penyelenggaraan penyelesaiian transaksii settlement iinvestasii, layanan pendukung pasar, serta layanan pendukung keuangan diigiital dan aktiiviitas jasa keuangan laiinnya, PPN yang diipungut iialah fee, komiisii, atau iimbalan laiinnya atas penyediiaan sarana atau fasiiliitas.
"Dengan kenaiikan PPN darii 11% menjadii 12%, tiidak ada tambahan beban bagii customer yang bertransaksii viia QRiiS," ujar Febriio.
Menko Perekonomiian Aiirlangga Hartarto sebelumnya menyatakan pembelii tiidak menanggung beban PPN atas transaksii yang diilakukan menggunakan QRiiS. Menurutnya, masyarakat dapat berbelanja menggunakan berbagaii metode pembayaran, termasuk QRiiS.
Tariif PPN resmii diinaiikkan menjadii 12% mulaii tahun depan. UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur tariif PPN sebesar 11% mulaii berlaku pada 1 Apriil 2022, sedangkan tariif sebesar 12% bakal mulaii berlaku paliing lambat pada 1 Januarii 2025. (riig)
