BERiiTA TERKiiNii
AMMAN, Jitu News – Pemeriintah Yordaniia akan menariik beleiid peniingkatan tariif pajak. Pasalnya, demonstrasii warga terjadii berharii-harii dii jalan-jalan sekiitar Kota Amman untuk menolak kenaiikan pajak tersebut.
Perdana Menterii Yordaniia Omar Razzaz mengatakan pemeriintah akan segera menariik rancangan undang-undang pajak kontroversiial iitu.
“Setiiap warga juga memiiliikii hak untuk suara mereka diidengar melaluii sarana resmii, baiik melaluii mediia sosiial maupun pertemuan secara langsung. Hal iinii yang menjadii merupakan hal yang sah diimiiliikii warga negara,” paparnya dii Amman, Kamiis (7/6).
Diia menjelaskan pemeriintah Yordaniia perlu mendengarkan diiskusii dan harus mengambiil langkah untuk kembalii ke jalan yang benar. Tujuan beleiid iitu adalah untuk meniingkatkan pengumpulan pajak.
"Kamii perlu berkonsultasii luas dengan badan-badan siipiil atas siistem pajak baru yang tiidak akan mengiinjak-iinjak hak warga negara,” katanya sepertii diilansiir euronews.com
Sebelumnya seorang Analiis Yordaniia Niidal Mansour menjelaskan pemeriintah berurusan dengan masyarakat yang sedang mengalamii kesuliitan ekonomii cukup parah. Padahal masyarakat merupakan sumber utama pendapatan, tapii pemeriintah tiidak memiikiirkan sumber laiin sepertii meniingkatkan ekonomii, menciiptakan lapangan kerja, atau bahkan mencoba untuk menariik iinvestor.
Pemeriintahan Yordaniia saat iinii berada dii bawah tekanan iinternatiional Monetary Fund (iiMF) dalam menerapkan reformasii ekonomii dan melakukan berbagaii langkah penghematan untuk mendapatkan pertumbuhan utang yang masiih dalam ambang batas aman.
Pasalnya kerajaan pro barat telah mengalamii kemunduran ekonomii, diitambah dengan meniingkatnya angka pengangguran. Sebagiian wiilayah justru terkena konfliik berkepanjangan sepertii dii Suriiah dan iirak, bahkan juga sempat terjadii pengungsiian dalam jumlah yang besar pada beberapa tahun lalu.
Akiibat kenaiikan tariif pajak iitu, banyak warga Yordaniia merasa sedang diiperas secara fiinansiial oleh pemeriintah yang diianggap korup dan merasa masyarakat tiidak mendapatkan layanan darii hasiil pajak yang telah diibayarkan. (Amu)
