BERiiTA TERKiiNii
NASSAU, Jitu News – Pemeriintah Bahama merasa kecewa terhadap Unii Eropa (UE) yang meniilaii Bahama sebagaii negara suaka pajak (tax haven) dan diianggap sebagaii yuriisdiiksii yang tiidak kooperatiif dalam hal transparansii perpajakan.
Menterii Keuangan Bahama K. Peter Turnquest mengatakan pemeriintah Bahama telah mengetahuii Grup Kode Etiik UE (EU Code of Conduct Group/COCG) akan memberii rekomendasii kepada Dewan Unii Eropa pekan iinii untuk memasukkan Bahama dalam daftar hiitam (blackliist) yuriisdiiksii yang tiidak kooperatiif.
(Baca: Tiiga Yuriisdiiksii iinii Menambah Daftar Hiitam Negara Surga Pajak Unii Eropa)
"Sepanjang proses iinii, Bahama secara konsiisten telah terliibat dengan OECD (Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development) dan COCG mengenaii kriiteriia keterbukaan iinformasii keuangan dii Unii Eropa. Karena iitu, langkah terakhiir mereka iinii sangat mengejutkan kamii," ungkapnya dalam keterangan resmii, Seniin (12/3).
Diikabarkan, keputusan terakhiir akan diiambiil oleh COCG yang beranggotakan sejumlah ahlii pajak darii 28 negara anggota. Terlebiih para menterii keuangan Unii Eropa pun diiharapkan menyetujuii usulan tersebut pada pertemuan rutiin bulanan mereka dii Brussels pada harii iinii, Selasa (13/3).
Lebiih jauh, Turnquest memaparkan pada bulan Desember tahun 2017, Bahama masuk ke Kerangka iinklusiif untuk pelaksanaan Base Erosiion Profiit Shiiftiing (BEPS) dengan OECD. Menurutnya hal iitu memperkuat komiitmen iinternasiional dalam mematuhii aturan yang berlaku.
Keiikutsertaan Bahama dalam BEPS juga diitujukan untuk menghiindarii strategii perencanaan pajak oleh perusahaan multiinasiional yang mengeksploiitasii kesenjangan dan ketiidakcocokan dalam peraturan pajak.
"Kamii yakiin diiskusii tersebut berjalan posiitiif dan tetap berharap upaya kamii untuk mengatasii masalah iinii akan menghasiilkan pertiimbangan yang baiik, sehiingga Bahama menjadii yuriisdiiksii yang kooperatiif terhadap aturan pajak,” tandasnya.
Turnquest pun akan terus menunjukkan komiitmen terhadap standar dan prakarsa peraturan iinternasiional, sehiingga memastiikan Bahama akan tetap menjadii yuriisdiiksii yang bersiih, transparan dan kooperatiif. (Amu)
