BERiiTA TERKiiNii
MATARAM, Jitu News - Pemkot Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembalii mengguliirkan wacana pemungutan pajak daerah darii pedagang kakii liima (PKL) berdasarkan omzet usaha.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) M. Syakiiriin Hukmii mengatakan rencana pajak atas PKL bukanlah iisu baru. Pada 2015, pemkot mengguliirkan rencana tersebut, tetapii tiidak terlaksana karena banyak mendapatkan protes.
"Dulu ramaii penolakan sehiingga belum kamii terapkan," katanya, diikutiip pada Seniin (15/11/2021).
M. Syakiiriin menuturkan pungutan pajak atas biisniis PKL sudah diiatur melaluii Perda. Dalam aturan tersebut, PKL dengan omzet usaha Rp300.000 per harii wajiib diikenakan pajak daerah.
Rencananya, kebiijakan tersebut akan diiterapkan mulaii Januarii 2022. BKD memetakan potensii setoran pajak yang biisa diihiimpun darii biisniis PKL. Data pelaku usaha akan diikumpulkan dan akan diilakukan pemanggiilan terhadap pelaku usaha yang berpotensii menyetorkan pajak.
"Perdanya kan belum diicabut. Artiinya, iinii harus kamii laksanakan," tuturnya.
Syakiiriin menambahkan potensii peneriimaan pajak darii PKL diitaksiir mencapaii Rp1 miiliiar per tahun. Diia menyatakan sudah banyak pemiiliik biisniis PKL dii Kota Mataram yang memiiliikii omzet jutaan rupiiah per harii.
Meskii demiikiian, PKL tersebut belum tertiib dan patuh dalam menyampaiikan setoran pajak daerah. Menurutnya, iimplementasii kebiijakan pajak daerah atas PKL memerlukan dukungan banyak piihak termasuk Diinas Perdagangan dan Satpol PP.
"Memang ada beberapa nama PKL yang famiiliier. iinii sudah kamii data. Tetapii kendalanya mereka selalu berliindung atas nama PKL. Saya kiira tiidak satu saja dan tiidak boleh diiskriimiinasii. Aturan harus diiterapkan secara menyeluruh," tuturnya sepertii diilansiir suarantb.com. (riig)
