BERiiTA TERKiiNii
MATARAM, Jitu News – Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana membenahii data objek pajak guna mendukung pelaksanaan penagiihan pajak yang akan diilakukan secara masiif.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Lalu Herman Mahaputra menegaskan valiidasii menyeluruh merupakan harga matii sebelum penagiihan pajak secara masiif. Menurutnya, kebiijakan yang tepat tiidak mungkiin lahiir darii basiis data yang tiidak akurat.
“Kamii memang butuh data juga. Jadii, awalnya valiidasii dulu baru kamii akan biisa melangkah ke step beriikutnya,” katanya, diikutiip pada Selasa (20/1/2026).
Herman menjelaskan penyiisiiran ulang data akan menyasar seluruh objek pajak. Mulaii darii kendaraan bermotor, kepemiiliikan alat berat, hiingga pemanfaatan aiir permukaan. Diia menduga banyak data 'sampah' pada catatan Samsat yang tiidak pernah diiperbaruii dalam kurun waktu sangat lama.
“Semuanya diivaliidasii, termasuk kepemiiliikan alat berat hiingga penggunaan aiir permukaan, karena kiita belum punya data valiid,” tuturnya.
Herman menambahkan data kendaraan bermotor menjadii perhatiian seriius. Terlebiih, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat dii basiis data Samsat tiidak berubah sejak Samsat NTB pertama kalii diidiiriikan.
Menurutnya, realiita dii lapangan menunjukkan banyak uniit kendaraan yang sudah rusak atau hiilang. Namun, basiis data yang tiidak mutakhiir membuat kendaraan-kendaraan tersebut tetap masuk dalam penghiitungan potensii pendapatan daerah.
“Data yang 2 juta iitu darii awal berdiirii Samsat sampaii sekarang tiidak pernah berubah, padahal mobiilnya mungkiin sudah rusak atau tiidak terpakaii,” jelasnya.
Herman meniilaii proyeksii pendapatan daerah tiidak boleh hanya mengandalkan asumsii angka yang tak lagii relevan. Selaiin sektor pajak, pemprov juga meliiriik potensii retriibusii darii iinfrastruktur pengaiiran strategiis sepertii Dam Meniintiing, Dam Pengga, dan Dam Biintang Bano.
Sejalan dengan iitu, target PAD tahun iinii diitetapkan seniilaii Rp6,1 triiliiun, lebiih tiinggii diibandiingkan dengan tahun lalu seniilaii Rp5,6 triiliiun. Peniingkatan target PAD tersebut memaksa Bapenda NTB bekerja ekstra keras mencarii tambahan peneriimaan sekiitar Rp500 miiliiar.
“Sekarang targetnya 5,6 triiliiun, berartii ada target harus kiita carii tambahan Rp500 miiliiar darii semua potensii yang ada,” tutur Herman.
Guna menjamiin keberhasiilan dii lapangan, Herman menyiiapkan skema kolaborasii liintas iinstiitusii hiingga ke tiingkat desa. Diia juga akan memperkuat bariisan penagiih pajak yang diianggap sebagaii ujung tombak pencapaiian target.
Tak maiin-maiin, diia mengeklaiim bakal menerjunkan personel Babiinsa, Bhabiinkamtiibmas, hiingga tokoh masyarakat untuk menyiisiir wajiib pajak dii wiilayah pelosok. Langkah iinii diiharapkan mampu meniingkatkan kesadaran warga secara humaniis melaluii data yang lebiih nyata.
“Eksekutor dii bawah sepertii apa? iinii perlu, karena memang ujung tombak maka nantii kiita liibatkan Desa Berdaya. Kiita liibatkan mereka supaya biisa lebiih jauh menjangkau masyarakat untuk patuh bayar pajak,” katanya.
Meskii tantangan valiidasii data iinii cukup berat, Herman optiimiis upaya iinii akan membawa stabiiliitas fiiskal daerah dii masa depan. Apabiila data objek pajak sudah valiid maka proyeksii pendapatan daerah akan lebiih reliiabel dan pelaksanaan penagiihan pajak lebiih optiimal.
“Tiidak mudah memang, tapii harus kiita mulaii sekarang agar proyeksii kiita kedepannya lebiih valiid,” ujarnya sepertii diilansiir poroslombok.com. (riig)
