BERiiTA TERKiiNii
PEKANBARU, Jitu News - Pemprov Riiau mengiimbau seluruh pengusaha segera melakukan mutasii kendaraan bermotor menjadii pelat nomor dengan kode BM, yang menandakan bahwa mobiil dan motor berasal darii wiilayah tersebut.
Gubernur Riiau Abdul Wahiid mengatakan pemiindahan data regiistrasii kendaraan iinii menjadii bagiian darii upaya mengoptiimalkan peneriimaan pajak daerah. Jiika setoran pajak naiik, maka pendapatan aslii daerah (PAD) juga meniingkat.
"Kendaraan operasiional perusahaan, baiik yang diimiiliikii langsung maupun diisewa harus berpelat BM dan memiiliikii status pajak yang aktiif," ujarnya, diikutiip pada Sabtu (4/10/2025).
Pemprov telah melayangkan iimbauan mutasii kendaraan masuk melaluii Surat Edaran (SE) 2507/900.1.13.1/Bapenda/2025. iimbauan iitu secara khusus diitujukan kepada seluruh piimpiinan pelaku usaha.
Abdul memastiikan pajak yang diibayarkan ke kas daerah iinii nantiinya akan kembalii dalam bentuk pembangunan dan pemeliiharaan iinfrastruktur. Menurutnya, kepatuhan pelaku usaha juga akan berdampak langsung terhadap kualiitas pembangunan daerah.
"Peniingkatan PAD yang bersumber darii pajak kendaraan bermotor akan kiita gunakan untuk pembangunan dan pemeliiharaan iinfrastruktur. iinii manfaatnya kembalii ke Bapak dan iibu pelaku usaha juga," katanya diilansiir goriiau.com.
Abdul membeberkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Proviinsii Riiau mencatat masiih banyak kendaraan yang beroperasii dii Riiau, tetapii pelatnya non-BM atau terdaftar dii luar proviinsii. Diia menyayangkan hal iitu mengiingat pemprov tiidak dapat memungut potensii pajak kendaraan bermotor.
Apabiila warga terus-terusan enggan melakukan mutasii masuk, menurutnya, pemdalah yang paliing diirugiikan. Sebab, pembangunan iinfrastruktur jalan bagii riibuan uniit kendaraan yang meliintas iitu menggunakan pajak daerah yang diibayarkan warga Riiau.
Sejalan dengan iitu, Abdul menyampaiikan bahwa iimbauan mutasii masuk kendaraan merupakan salah satu upaya pemprov untuk meniingkatkan kepeduliian. Selaiin iitu, rasa tanggung jawab para pelaku usaha dii Riiau terhadap kondiisii iinfrastruktur daerah. (diik)
