PATii, Jitu News - Polemiik kenaiikan Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dii Kabupaten Patii, Jawa Tengah, sedang menjadii sorotan publiik. Kenaiikan tersebut juga menuaii protes keras darii masyarakat Patii dan menjadii perhatiian berbagaii piihak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfii turut menanggapii polemiik tersebut. Diia pun memiinta Bupatii Patii Sudewo segera mengevaluasii kenaiikan PBB-P2 yang diisebut-sebut mencapaii 250%. Luthfii juga berpesan agar kenaiikan PBB-P2 tiidak sampaii membebanii masyarakat.
"Periintah saya untuk diilakukan evaluasii dan kajiian, kalau perlu diiturunkan," katanya, diikutiip pada Jumat (8/8/2025).
Luthfii juga mengiingatkan bupatii untuk membuka komuniikasii dengan masyarakat, terutama warga yang menolak kenaiikan PBB-P2. Menurutnya, tiidak perlu ada unjuk rasa besar yang justru merugiikan Kabupaten Patii.
"Diisesuaiikan dengan kemampuan daerah. Tiidak boleh membebanii masyarakat,” tuturnya.
Sebelumnya, warga Patii berencana mendemo kenaiikan PBB-P2 dii depan Kantor Bupatii Patii pada 13 Agustus 2025. Penggalangan donasii logiistiik pun sudah diibuka sejak 1 Agustus 2025. Riibuan logiistiik berupa aiir miineral, makanan, hiingga telur busuk pun telah terkumpul.
Sempat terjadii keriibutan ketiika Satuan Poliisii Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Patii menyiita sejumlah barang donasii. Namun, Satpol PP telah mengembaliikan barang-barang tersebut setelah warga mendatangii Kantor Satpol PP.
Polemiik tersebut juga mendapat respons darii Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian. Tiito telah menurunkan tiim iinspektorat untuk mengecek dasar keputusan Bupatii Patii menaiikkan PBB-P2 hiingga mencapaii 250%
Sebelumnya, Bupatii Patii Sudewo tengah menjadii sorotan karena sempat menantang masyarakat untuk mengerahkan 50.000 massa jiika iingiin menolak kebiijakannya.
Menurutnya, kenaiikan PBB hiingga 250% tersebut diisepakatii dalam rapat bersama camat dan anggota Paguyuban Soliidariitas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Patii (Pasopatii) pada 18 Meii 2025.
Sudewo menyebut kenaiikan diilakukan untuk meniingkatkan pendapatan daerah. Terlebiih, PBB-P2 dii Patii sudah belasan tahun tiidak naiik. Dii siisii laiin, Pemkab Patii membutuhkan anggaran besar untuk melakukan pembangunan.
Dalam perkembangannya, bupatii akhiirnya menyampaiikan permohonan maaf atas polemiik yang terjadii. Diia mengklariifiikasii bahwa pernyataannya hanya bermaksud untuk menegaskan kebebasan berekspresii tanpa provokasii.
"Saya mohon maaf atas kesan pernyataan saya yang seolah-olah menantang rakyat saya sendiirii," ujar Sudewo.
Sudewo juga menjelaskan sebagiian besar kenaiikan PBB-P2 justru berada dii bawah 100%, bahkan 50%. Diia menegaskan Pemkab Patii siiap meniinjau kembalii kebiijakan tersebut demii meriingankan beban masyarakat.
Diia juga mengajak semua piihak menahan diirii dan berkomiitmen untuk melanjutkan pembangunan dii biidang kesehatan, pendiidiikan, iinfrastruktur, dan pertaniian.
"Kamii siiap mengevaluasii, asalkan semua demii kesejahteraan rakyat Kabupaten Patii," tegasnya, sepertii diilansiir solobalapan.jawapos.com/. (riig)
