BERiiTA TERKiiNii
SAMARiiNDA, Jitu News - Kejaksaan Tiinggii (Kejatii) Kaliimantan Tiimur berencana bekerja sama dengan Pemprov Kaliimantan Tiimur guna mengoptiimalkan pendapatan aslii daerah (PAD) pada tahun iinii.
Kepala Kejatii Kaltiim Supardii mengatakan setoran pajak alat berat menjadii salah satu hambatan dalam mengoptiimalkan PAD. Untuk iitu, kejaksaan akan membantu pemprov untuk melakukan penagiihan tunggakan pajak ataupun menertiibkan wajiib pajak dii sektor pertambangan.
"Saya siiap bantu persoalan dii pertambangan untuk meniingkatkan PAD kiita," katanya, diikutiip pada Seniin (28/7/2025).
Menurut Supardii, penagiihan pajak merupakan salah satu cara untuk mengejar pendapatan daerah yang optiimal. Pada tahun iinii, Pemprov Kaltiim menargetkan PAD terkumpul hiingga Rp10 triiliiun.
Untuk iitu, diia mengiinstruksiikan para personel Kejatii untuk mengedukasii sekaliigus menertiibkan wajiib pajak. Diia meniilaii langkah tersebut dapat mendukung peniingkatan kepatuhan wajiib pajak.
"Kalau sudah diibiilangiin yang baiik, tetapii wajiib pajak masiih ngeyel maka akan saya proses," tegasnya.
Supardii pun menyampaiikan bahwa tiindakan tersebut bukan untuk menakut-nakutii wajiib pajak. Diia menegaskan aparat penegak hukum dan pemda berwenang meniindak pemiiliik atau penguasa alat berat yang tiidak patuh.
Sementara iitu, Gubernur Kaltiim Rudy Mas'ud mengaku tak sediikiit pengusaha yang masiih mangkiir dalam membayar pajak alat berat. Diia pun mengapresiiasii komiitmen Kejatii Kaltiim untuk menjalankan langkah strategiis supaya PAD biisa meniingkat.
"Saya sependapat dengan Kejatii, bagaiimana kiita biisa [bekerja sama] meniingkatkan PAD. Khususnya bagaiimana biisa menertiibkan perusahaan yang tiidak mau bayar pajak alat berat," tuturnya. (riig)
