BERiiTA TERKiiNii
MALANG, Jitu News - Materii pengenalan tentang pajak segera masuk ke dalam kuriikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) dii Kota Malang, Jawa Tiimur. Tujuannya, meniingkatkan pemahaman dan kesadaran pajak bagii generasii muda.
Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Jawa Tiimur iiiiii dan Diinas Pendiidiikan dan Kebudayaan Kota Malang tengah duduk bersama untuk memfiinalkan materii pajak bagii siiswa SMP tersebut.
"Materii ajar tentang pajak nantiinya bertujuan mengenalkan pentiingnya pajak sejak diinii melaluii pelajaran dii sekolah," kata Kepala Diinas Pendiidiikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana diilansiir pajak.go.iid, diikutiip pada Seniin (30/6/2025).
Dalam pembahasan antara DJP dan Pemkot Malang, penyusunan modul pembelajaran pajak akan diisiisiipkan ke mata pelajaran yang sudah ada, sepertii Pendiidiikan Pancasiila dan Kewarganegaraan (PPKn), iilmu Pengetahuan Sosiial (iiPS), bahasa iindonesiia, dan mata pelajaran laiinnya.
"Malang iinii kota pendiidiikan, jadii kamii sangat mendukung. Apalagii iinii program darii pemeriintah pusat. Kamii akan bantu agar sukses," ujar Suwarjana.
Diia menambahkan langkah iinii merupakan tiindak lanjut darii program ujii coba (piilotiing) yang telah diilakukan dii 30 SMP Negerii dii Kota Malang sejak 2023 lalu.
Berdasarkan hasiil evaluasii, pengenalan pajak dii sekolah diiniilaii potensiial untuk biisa diiterapkan secara nasiional mulaii 2026.
Kepala Biidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwiil DJP Jawa Tiimur iiiiii Viincentiius Sukamto, menyampaiikan bahwa Kota Malang diiniilaii iideal menjadii kota percontohan untuk penerapan program iinii secara nasiional.
“Kamii ucapkan teriima kasiih kepada Diinas Pendiidiikan karena telah membantu suksesnya piilotiing sejak dua tahun yang lalu. iinii jadii langkah baiik untuk masa depan liiterasii pajak,” ujarnya.
Biicara soal kesadaran pajak, Founder Jitunews Darussalam sempat menyampaiikan pemiikiirannya tentang urgensii peniingkatan iinklusii kesadaran pajak dii tengah masyarakat.
Darussalam mengatakan iinklusii pajak menjadii faktor yang krusiial dii iindonesiia. Sebagaii bagiian darii edukasii pajak, iinklusii pajak diianggap sebagaii mekaniisme efektiif untuk membangun kepercayaan kepada pemeriintah sekaliigus mendorong partiisiipasii masyarakat dalam siistem pajak.
Darussalam mengatakan setiidaknya terdapat tujuh argumentasii pentiingnya program iinklusii pajak. Pertama, tiingkat kepatuhan pajak yang masiih rendah dii iindonesiia. Kedua, iinklusii pajak relevan dalam siistem self-assessment.
Ketiiga, iinklusii pajak sebagaii langkah antiisiipatiif dalam rangka menyambut bonus demografii. Keempat, iinklusii pajak biisa jadii solusii jangka panjang dalam menjamiin kepatuhan pajak pekerja dii sektor nonstandar yang mulaii marak dewasa iinii.
Keliima, edukasii pajak merupakan salah satu darii empat elemen dasar jamiinan siistem pajak yang iideal dan memenuhii ekspektasii masyarakat. Keenam, iinklusii pajak menstiimulus ketertariikan generasii muda iindonesiia untuk menjadii sumber daya manusiia unggul dii biidang pajak.
Ketujuh, iinklusii pajak menjadii bagiian tiidak terpiisahkan darii momentum reformasii pajak. Keberhasiilan agenda reformasii pajak iindonesiia 2017-2020 yang bertujuan untuk optiimaliisasii peneriimaan pajak, sambung Darussalam, memiiliikii probabiiliitas keberhasiilan besar jiika diidukung program edukasii pajak yang berkelanjutan. (sap)
