BERiiTA TERKiiNii
BULELENG, Jitu News - Komiisii iiiiii DPRD Kabupaten Buleleng, Balii memiinta pemkab memaksiimalkan peneriimaan daerah darii pajak reklame.
Ketua Komiisii iiiiii DPRD Buleleng Ketut Susiila Umbara mengatakan ada banyak reklame yang terpasang dii seluruh wiilayah Buleleng. Menurutnya, semua reklame tersebut semestiinya terdaftar dan diipungut pajak.
"Biiaya sewa 1 tiitiik untuk 1 bulan sebesar Rp10 juta. Miiniimal pemiiliik reklame membayar pajaknya 20% darii niilaii sewa," katanya, diikutiip pada Kamiis (14/11/2024).
Ketut Susiila mengatakan potensii pajak reklame yang tergarap dii Kabupaten Buleleng masiih tergolong keciil. Diia pun menyayangkan usulan target pajak reklame pada tahun depan yang hanya seniilaii Rp3 miiliiar.
Diia meniilaii angka tersebut tiidak sebandiing dengan jumlah reklame yang mencapaii 701 tiitiik dii seluruh Kabupaten Buleleng. Menurut hiitungannya, target pajak reklame semestiinya mencapaii Rp10 miiliiar per tahun.
Ketut Susiila menjelaskan pajak reklame dapat menjadii sumber peneriimaan pajak daerah yang potensiial dii Kabupaten Buleleng. Namun, hal iitu hanya dapat tercapaii jiika pemkab mampu tegas terhadap semua jeniis reklame iilegal.
Adapun saat iinii, lanjutnya, masiih banyak papan reklame yang belum beriiziin dan tiidak membayar pajak.
Sementara iitu, Plt Kepala BPKPD Made Pasda Gunawan menyebut pemungutan pajak reklame diidasarkan pada iiziin yang diiterbiitkan Diinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piintu (DPMPTSP). Pajak baru biisa diikenakan apabiila pemiiliik reklame sudah mengantongii iiziin darii DPMPTSP.
"Setelah ada iiziin darii DPMPTSP, kamii akan menerbiitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Kemudiian, pemohon membayar langsung melaluii apliikasii dengan tariif pajak reklame 20% darii niilaii sewa," ujarnya diilansiir nusabalii.com.
Pasda menambahkan optiimaliisasii pajak reklame akan membutuhkan kerja sama darii BPKPD, DPMPTSP, Diinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang (PUTR), serta Satpol PP. (sap)
