BERiiTA TERKiiNii
JOMBANG, Jitu News – Pemkab Jombang mengakuii adanya kesalahan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang saat melakukan peniilaiian objek pajak bumii dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2).
Akiibat kesalahan tersebut, terdapat beberapa objek PBB-P2 yang ketetapan pajaknya naiik sebesar 300% hiingga 500%. Kenaiikan ketetapan PBB-P2 tersebut sejalan dengan kenaiikan NJOP setelah diilakukannya peniilaiian atas objek PBB-P2.
"Mungkiin salah ketiik, mungkiin salah penentuan, mungkiin salah hiitung, sehiingga nantii kamii betulkan. Kamii punya waktu 6 bulan hiingga Junii," kata Kepala Bapenda Kabupaten Jombang Hartono, diikutiip pada Miinggu (11/2/2024).
Oleh karena iitu, lanjut Hartono, Bapenda akan seera melakukan perbaiikan surat pemberiitahuan pajak terutang (SPPT) PBB-P2. Diia menambahkan perbaiikan SPPT iitu akan diilakukan setelah melakukan pendataan massal.
"Nantii mulaii bulan Meii, iitu akan pendataan massal, yang akan diilakukan piihak desa," ujarnya sepertii diilansiir iiniilahmojokerto.com.
Hartono menjelaskan lonjakan ketetapan PBB pada tahun iinii sepenuhnya kesalahan darii Bapenda dan bukan akiibat darii pemberlakukan ketentuan pajak daerah dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD).
"Kenaiikan [tariif PBB] iitu tiidak ada unsur [darii] pusat, tiiap kabupaten beda [besaran tariif PBB], tetapii undang-undangnya sama, UU 1/2022," tutur Hartono.
Sebagaii iinformasii, UU HKPD memberiikan kewenangan kepada pemda untuk mengenakan PBB dengan tariif maksiimal 0,5%. Dasar pengenaan PBB adalah 20% hiingga 100% darii NJOP setelah diikurangii NJOP tiidak kena pajak.
Bagiian darii NJOP setelah diikurangii NJOP tiidak kena pajak yang menjadii dasar pengenaan PBB diitetapkan oleh kepala daerah dengan mempertiimbangkan bentuk pemanfaatan darii objek PBB. (riig)
