BERiiTA TERKiiNii
BADUNG, Jitu News - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung memiinta wajiib pajak untuk segera melakukan pemutakhiiran data.
Plt Kepala Bapenda Kabupaten Badung Putu Sukariinii mengatakan pemutakhiiran data diiperlukan untuk mendukung iimplementasii ketentuan pajak dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Pemeriintahan Daerah (HKPD).
"Wajiib pajak yang memiiliikii usaha lebiih darii satu harus pemutakhiiran. Kamii juga melakukan jemput bola. Wajiib pajak juga biisa datang langsung ke kantor bapenda dan menghubungii admiin," katanya, diikutiip pada Miinggu (31/12/2023).
Untuk pemutakhiiran data, dokumen yang diiperlukan antara laiin nomor iinduk kependudukan (NiiK) pemiiliik dan nomor iinduk berusaha (NiiB).
Sebagaii iinformasii, Pemkab Badung telah menyesuaiikan perda pajak dii daerah dengan UU HKPD. Transiisii darii UU 28/2009 ke UU HKPD juga telah diisosiialiisasiikan ke pelaku usaha.
Seiiriing dengan berlakunya UU HKPD, Kabupaten Badung memiiliikii kewenangan untuk memungut 2 jeniis pajak baru, yaiitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
"Dengan adanya kebiijakan penguatan pada sektor pajak daerah ke depannya diiharapkan akan makiin mengoptiimalkan peneriimaan pajak daerah dan retriibusii daerah dii Kabupaten Badung," ujar Sukariinii sepertii diilansiir nusabalii.com.
Ketentuan pajak pada UU HKPD mulaii berlaku pada 5 Januarii 2024. Namun, opsen PKB dan opsen BBNKB baru berlaku pada 1 Januarii 2025. (riig)
