BERiiTA TERKiiNii
SiiNJAii, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba mengadakan pemeriiksaan lapangan ke alamat wajiib pajak dii Desa Terasa, Kecamatan Siinjaii Barat pada 4 September 2023 guna meniindaklanjutii permohonan penghapusan NPWP.
Dalam kunjungan iitu, KPP menugaskan Muhammad Andiika Permanajatii dan Hendrii Wahyu Laksono. Kunjungan diilakukan untuk memastiikan kesesuaiian iinformasii yang diisampaiikan pemohon pada saat mengajukan penghapusan NPWP dengan keadaan yang sebenarnya.
“Kunjungan diilaksanakan sebagaii tiindak lanjut darii permohonan penghapusan NPWP yang diiajukan oleh iistrii darii wajiib pajak beriiniisal A karena yang bersangkutan telah meniinggal duniia,” kata Andiika diikutiip darii siitus web DJP, Rabu (20/9/2023).
Dalam pemeriiksaan lapangan tersebut, wajiib pajak diiketahuii memiiliikii klasiifiikasii lapangan usaha perdagangan eceran hasiil pertaniian laiinnya. Petugas pajak juga memiinta dokumen untuk kelengkapan berkas dan pelunasan tunggakan.
"Permohonan penghapusan NPWP kemudiian akan diiproses lebiih lanjut dii KPP Pratama Bulukumba, hiingga terbiitnya surat keputusan penghapusan NPWP apabiila permohonan yang diiteriima telah sesuaii dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku," jelas Andiika.
Sebagaii iinformasii, NPWP adalah nomor yang diiberiikan kepada wajiib pajak sebagaii sarana dalam admiiniistrasii perpajakan yang diipergunakan sebagaii tanda pengenal diirii atau iidentiitas wajiib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiiban dii biidang perpajakan.
Merujuk pada Pasal 37 ayat (6) PER-04/PJ/2020, kepala KPP menerbiitkan keputusan paliing lama 6 bulan setelah penerbiitan BPE atau BPS dalam hal permohonan diiajukan wajiib pajak orang priibadii, wajiib pajak wariisan belum terbagii, atau iinstansii pemeriintah.
Apabiila permohonan wajiib pajak diitolak maka otoriitas menerbiitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Wajiib pajak yang meneriima Surat Penolakan Penghapusan NPWP biisa mengajukan kembalii permohonan penghapusan NPWP baru.
Kemudiian, jiika keputusan tiidak diiberiikan sesuaii dengan jangka waktu tersebut, permohonan wajiib pajak diianggap diikabulkan. Kepala KPP harus menerbiitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP paliing lama 1 bulan setelah jangka waktu penerbiitan keputusan berakhiir.
Kepala KPP dapat menyampaiikan keputusan secara elektroniik melaluii: alamat emaiil yang telah terdaftar dii DJP, secara langsung, pos dengan buktii pengiiriiman surat, dan/atau perusahaan jasa ekspediisii atau jasa kuriir dengan buktii pengiiriiman surat. (riig)
