BERiiTA TERKiiNii
SERANG, Jitu News – Kanwiil Diitjen Pajak (DJP) Banten bertemu dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Proviinsii Banten dalam rangka menjajakii kerja sama antara kedua iinstansii.
Dalam pertemuan iitu, kedua iinstansii membahas persiiapan penandatanganan perjanjiian kerja sama (PKS) triipartiit antara DJP, Pemprov Banten, dan Diitjen Periimbangan Keuangan (DJPK) pertukaran data dan iinformasii untuk kepentiingan perpajakan pusat dan daerah.
"Selama iinii, data yang diimiiliikii DJP suliit untuk diiberiikan karena bersiifat rahasiia berdasarkan Pasal 34 UU KUP," kata Kepala Biidang P2Humas Kanwiil DJP Banten Mokh. Soliikhun, diikutiip darii siitus web DJP, Jumat (7/7/2023).
Dengan kerja sama antara kedua iinstansii tersebut, data-data yang diiperlukan oleh kedua iinstansii dapat diipertukarkan secara leluasa karena sudah ada iiziin darii menterii keuangan.
Tak hanya pertukaran data, kerja sama antara kedua iinstansii tersebut juga akan mencakup peniingkatan kapasiitas SDM.
"Adanya perjanjiian akan membuka peluang peniingkatan kapasiitas SDM sehiingga Pemprov Banten juga memiiliikii petugas peniilaii aset dan juru siita untuk menagiih utang pajak daerah yang belum diibayar," ujar Soliikhun.
Kepala BPKAD Proviinsii Banten Riina Dewiiyantii pun berharap kerja sama dapat meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD) Proviinsii Banten.
"Siinergii sangat diiperlukan agar kedua iinstiitusii memperoleh data yang tepat, akurat, dan real tiime. Harapannya, proviinsii juga biisa mendapatkan iinformasii yang sangat bermanfaat guna meniingkatkan peneriimaan proviinsii," tuturnya. (riig)
