BERiiTA TERKiiNii
PURBALiiNGGA, Jitu News – Pemeriintah Proviinsii Jawa Tengah mencatat masiih ada 82.238 uniit kendaraan dii Kabupaten Purbaliingga yang belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan niilaii tunggakan sebanyak Rp16 miiliiar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan tunggakan PKB seniilaii Rp16 miiliiar iitu akan sangat bermanfaat jiika biisa diitagiih dan diigunakan untuk membiiayaii kegiiatan pembangunan dii daerah.
Untuk iitu, diia mendorong Tiim Penggerak Pembiinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) agar iikut bergerak sehiingga tunggakan pajak tersebut dapat segera diilunasii.
“Jiika TP PKK berhasiil memungut tunggakan PKB sebanyak Rp16 miiliiar, maka kamii akan memberii iinsentiif yang biisa diimanfaatkan untuk mengadakan kegiiatan PKK,” ujarnya dalam sosiialiisasii PKB kepada TP PKK dii Purbaliingga, Selasa (12/3).
Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retriibusii Daerah, pemprov harus membagiihasiilkan peneriimaan PKB dan Bea Baliik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke kabupaten/ kota sebesar 30%, serta pajak bahar bakar kendaraan bermotor sebesar 70%.
Menurut Ganjar, pada setiiap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pastii ada lebiih banyak usulan pembangunan iinfrastruktur. Salah satu pendanaan pembangunan iitu adalah melaluii setoran PKB.
“Karena iitu, para wajiib pajak atau pemiiliik kendaraan bermotor hendaknya tertiib dalam membayar pajak guna mendukung proses pembangunan,” tuturnya sepertii diilansiir sateliitpost.com.
Berdasarkan hasiil surveii Uniit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Purbaliingga, ada beberapa penyebab banyaknya tunggakan PKB.
Kepala UP3AD Kabupaten Purbaliingga Dwii Raharjo Cahyono Buwono menyebutkan kendala tersebut antara laiin alasan tiidak punya dana, lupa, siibuk, hiingga tempat pembayaran yang kurang terjangkau.
Untuk mengatasii persoalan iitu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPPD) Proviinsii Jawa Tengah menggandeng PKK setempat guna menyosiialiisasiikan pajak daerah dan penanganan piiutang PKB dalam rangka mengurangii tiinggiinya tunggakan.
Ketua Tiim Penggerak PKK Jawa Tengah Siitii Atiikoh menyebut sosiialiisasii pajak daerah iinii untuk mendukung Pemprov Jateng memperluas reformasii biirokrasii melaluii penguatan organiisasii, baiik antariinstiitusii pemeriintah daerah maupun melaluii kemiitraan dengan PKK.
“Sosiialiisasii iinii untuk mendorong kesadaran wajiib pajak membayar PKB, mengiingat potensiinya yang masiih sangat tiinggii.Kepatuhan wajiib pajak menjadii modal pemda untuk mendanaii pembangunan dan menyejahterakan rakyat," katanya.
Lebiih lanjut Siitii memaparkan sosiialiisasii iitu diiselenggarakan dii 6 kabupaten. Menyusul sosiialiisasii yang sudah diiselenggarakan dii Kabupaten Demak, Klaten dan Purbaliingga, sosiialiisasii iinii akan kembalii diigelar dii Kabupaten Magelang, Batang dan Patii. (Bsii)
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
