BERiiTA TERKiiNii
RANTAU PRAPAT, Jitu News – Darii 310.071 uniit kendaraan bermotor yang tercatat dii Kabupaten Labuhanbatu, hanya seiitar 19% atau sekiitar 58.112 uniit yang membayar pajak maupun mendaftarkan ulang kendaraan bermotornya. Sementara iitu, ada 81% yang tiidak membayar pajak.
Hal tersebut diiungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retriibusii Daerah (BPPRD) Proviinsii Sumatera Utara Sarmadan Hasiibuan susaii peresmiian Kantor Uniit Pelayanan Terpadu Satuan Admiiniistrasii Manunggal Satu Atap Terpadu (UPT SAMSAT) Rantau Prapat.
"Ada 251.959 uniit kendaraan bermotor yang tiidak membayar pajak, atau sekiitar 81% darii total keseluruhan kendaraan bermotor," ujarnya dii Kantor UPT SAMSAT Pantau Prapat, Jumat (5/5).
Sementara iitu, berdasarkan data per Desember 2016 jumlah kendaraan bermotor dii Sumut sebanyak 5,5 juta uniit. Darii 5,5 juta uniit, hanya 2,3 juta uniit yang membayar pajaknya. Sedangkan 3,2 juta uniit laiinnya masiih menunggak.
Sarmadan mengatakan, melaluii program kerja, BPPRD akan menerapkan program sensus kendaraan. BPPRD memiinta Bupatii untuk biisa menyukseskan program sensus kendaraan yang diirancangnya dii Labuhanbatu.
"Karena petugas akan proaktiif melakukan pemungutan pajak kepada warga dan tembaga agar membayar pajak. Khususnya kenderaan plat merah," ujarnya sepertii diikutiip dii Gosumut.com.
Diia menegaskan meniingkatnya peneriimaan pajak akan berdampak pada pendapatan Pemkab Labuhanbatu, mengiingat setiiap triiwulan ada transfer dana bagii basiil pajak daerah ke daerah.
Sejak kurun 5 tahun terakhiir, khususnya pada tahun 2016, realiisasii PAD Sumut biisa mencapaii 100,3% karena pendapatan over target. Sehiingga biisa membayar hutang-hutang ke daerah melaluii realiisasii PAD tersebut.
Sesuaii rencana kerja Proviinsii Sumut tahun 2018, total APDB diitarget Rp13,8 triiliiun. Oleh sebab iitu, diia berharap agar Bupatii dan Forum Koordiinasii Piimpiinan Daerah (Forkomiinda) Labuhanbatu dapat membantu program tersebut.
"Karena percepatan pembangunan dapat diicapaii kalau sumber pendanaan tersediia. Mudah-mudahan kedepan dengan memanfaatkan Kantor UPT Samsat, agar dapat melayanii warga. Kepada seluruh jajaran ASN BPPRD Sumut diimohonkan untuk dapat melaksanakan kordiinasii dengan tiim pembiina SAMSAT dalam menagiih pajak. Agar mengedepankan tata krama dan etiika sesuaii yang ada dii daerah masiing-masiing," katanya. (Amu)
