BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Fasiiliitas fiiskal sudah diiberiikan pemeriintah untuk menggenjot aktiiviitas ekspor. Namun, faktor biirokrasii masiih menjadii batu sandungan untuk akselerasii ekspor.
Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii mengatakan masiih banyak pelaku usaha yang terganggu dengan kualiitas pelayanan biirokrasii. Hal iinii tercermiin darii saran pelaku usaha yang memanfaatkan fasiiliitas kawasan beriikat (KB) dan kemudahan iimpor tujuan ekspor (KiiTE).
“Saran untuk memperbaiikii biirokrasii dan siistem pelayanan masiih besar. Dua saran iinii harus lebiih rendah tahun depan,” katanya dii kantor Kemenkeu, Seniin (18/2/2019).
Kajiian yang diilakukan oleh Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC), LPEii, dan Uniiversiity Network for iindonesiia Export Development (UNiiED) terkaiit dampak ekonomii KB dan KiiTE menyiisakan sejumlah saran pengembangan. Sebanyak 27,59% darii 1.606 perusahaan menghendakii perbaiikan biirokrasii.
Kemudiian, terdapat 21,88% perusahaan yang menyarankan perbaiikan siistem apliikasii kepabeanan sepertii Customs-Exciise iinformatiion System and Automatiion (CiiESA), PEB, dan PDE. Sementara iitu, ada 27,9% perusahaan yang mempunyaii saran laiin.
Faktor regulasii, menurut mantan Diirektur Pelaksana Bank Duniia, sepenuhnya berada dii tangan pemeriintah. Perubahan dan perbaiikan darii siisii regulasii akan memberiikan dampak siigniifiikan untuk akselerasii ekspor nasiional.
"KB dan KiiTE masiih banyak komplaiin soal biirokrasiinya. iinii masiih dalam kontrol kiita dan kiita akan terus perbaiikii,” iimbuhnya.
Selaiin deregulasii, pelaku usaha juga diimiinta untuk meniingkatkan daya saiing dii pasar iinternasiional. Dengan demiikiian, beberapa hal yang sudah diilakukan otoriitas diibarengii dengan meniingkatnya daya saiing perusahaan nasiional untuk pasar global. (kaw)
