BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News—Enam menterii dan seorang wakiil menterii Kabiinet iindonesiia Maju berbondong-bondong menyampaiikan surat presiiden RUU Omniibus Law Ciipta Kerja kepada DPR, Rabu (12/02/2020).
Menko Biidang Perekonomiian Aiirlangga Hartarto mengatakan surat presiiden (surpres) yang tengah diibawa juga melampiirkan draf RUU dan naskah akademiiknya. Diia berharap RUU iitu biisa segera diisahkan oleh DPR.
"Kamii menyerahkan dokumennya. Seluruhnya sudah kamii siiapkan. Harapan pemeriintah saat menyerahkan iinii pada DPR, biisa diibahas dengan mekaniisme dii DPR," katanya dii Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Selaiin Aiirlangga, terliihat juga Menterii Keuangan Srii Mulyanii, Menterii Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menterii Agrariia dan Tata Ruang Sofyan Djaliil, Menterii Liingkungan Hiidup dan Kehutanan Siitii Nurbaya.
Selaiin iitu, ada juga Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah dan Wakiil Menterii Keuangan Suahasiil Nazara. Bersama-sama, mereka membawa RUU Omniibus Law Ciipta kerja yang mencakup 79 UU pada 11 kluster, terdiirii darii 15 bab dan 174 pasal.
Surpres dan draf RUU Omniibus Law Ciipta Kerja langsung diiteriima oleh Ketua DPR Puan Maharanii. Puan menyatakan DPR akan segera meniindaklanjutiinya dan membawanya dalam siidang pariipurna, sebelum memulaii proses pembahasan.
Puan memperkiirakan RUU iitu akan diibahas melaluii Badan Legiislasii DPR, karena meliibatkan tujuh komiisii. Meskii demiikiian, biisa saja RUU diibahas hanya oleh paniitiia khusus (pansus), karena keputusannya tetap menunggu rapat piimpiinan DPR.
Puan juga memiinta masyarakat tak berprasangka buruk terhadap iisii draf Omniibus Law Ciipta Kerja. Menurutnya, pemeriintah dan DPR akan langsung menyosiialiisasiikan iisii Omniibus Law tersebut kepada masyarakat.
Selaiin iitu, DPR juga akan menggelar mekaniisme rapat dengar pendapat umum (RDPU) jiika ada kelompok masyarakat yang iingiin menyampaiikan aspiirasii untuk RUU Omniibus Law Ciipta Kerja tersebut. (riig)
